Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menargetkan tidak ada lagi desa berstatus desa tertinggal di wilayahnya setelah tahun 2027.
Untuk merealisasikan target itu, dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembangunan Desa yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten, Raden Berly Rizki Natakusumah yang merupakan adik kandungnya Wagub Banten, Dimyati Natakusumah di Serang, Rabu mengatakan, selama ini intervensi pembangunan desa dilakukan secara parsial sehingga kurang optimal.
“Sekarang ini lebih difokuskan pada komunikasi yang aktif dan kolaborasi agar dampaknya jelas. Kami ditugaskan menjadi koordinator percepatan pembangunan desa sehingga bisa memberikan langkah konkret terkait apa yang harus dilaksanakan, pembiayaan, dan manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya
Satgas Percepatan Pembangunan Desa, kata Berly, akan beranggotakan unsur organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, TNI, Polri, serta pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial (CSR). “Kita akan mengarahkan koordinasi lintas sektor. Semua diarahkan untuk percepatan,” tambahnya.
Salah satu program konkret adalah pembangunan jalan poros desa yang dialokasikan ke 24 desa tertinggal. “Itu sama dengan program Bang Andra. Lokusnya di 24 desa. Selain infrastruktur, kami juga akan memenuhi tenaga kesehatan dan guru. Contoh konkret, dokter internship kita arahkan ke desa-desa tersebut,” ujar dia menjelaskan.
Berly menuturkan, keterbatasan administrasi dan aksesibilitas menjadi kendala utama yang mempengaruhi status desa. “Beberapa desa belum mampu menyediakan data lengkap dan banyak indikator layanan dasar yang belum terpenuhi,” katanya.
DPMD menargetkan, pada evaluasi tahun 2026 yang dilaksanakan pada 2027, tidak ada lagi desa tertinggal di Banten. “Minimal naik status menjadi berkembang. Selain itu, kami berharap desa mandiri bertambah menjadi 200 desa dari posisi saat ini sebanyak 137 desa,” ungkapnya.
Asisten Daerah (Asda) I Pemprov Banten, Komarudin, menyebut 24 desa tertinggal berada di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. “Indikator ketertinggalan meliputi layanan dasar, infrastruktur ekonomi, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan desa. Kita optimis 2–3 tahun ke depan tuntas,” katanya.
Ia menegaskan, seluruh program OPD akan diarahkan ke desa sasaran. “Kalau dulu tersebar, sekarang fokus ke sana. Misalnya akses sekolah, tenaga kesehatan, listrik, dan infrastruktur jalan akan diprioritaskan. Kami optimis, paling lama tiga tahun selesai,” ujar Komarudin. (Pewarta : Devi Nindy Sari Ramadhan – LKBN Antara)
