Beras impor sebanyak 281.000 ton mulai masuk ke Indonesia diperkirakan paling lambat 28 Februari 2018. Seluruh beras impor itu masuk ke gudang Bulog, tidak untuk dipasarkan. Beras impor ini dikeluarkan dari gudang untuk keperluan stabilisasi harga, kerawanan pangan atau keadaan tertentu yang ditetapkan pemerintah.
Pelabuhan tujuan yang menjadi destinasi impor adalah Belawan (Medan, Sumut), Teluk Bayur (Padang, Sumbar), Panjang (Bandar Lampung, Lampung), Ciwandan (Cilegon, Banten), Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya, Jatim), Tanjung Wangi (Banyuwangi, Jatim), Benoa (Denpasar, Bali) dan Tenau (Kupang, NTT). Beras itu berasal dari Vietnam, Thailand dan India.
Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Siti Kuwati mengatakan, beras impor tersebut tidak langsung didistribusikan atau masuk ke pasar. Sementara Bulog akan tetap menyerap hasil panen sesuai ketentuan instruksi Presiden agar membeli gabah dan beras petani sebanyak-banyaknya. “Jadi tidak perlu khawatir, Bulog punya 1.400 lebih unit gudang yang tersebar di 26 Divisi Regional dengan kapasitas simpan seluruhnya kurang lebih 4 juta ton,” ujar dia, Rabu (7/2/2018).
Baca: BPKAD Se-Banten Lakukan Konsenyering Kepsek SMA/SMK
Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan perizinan impor beras sebanyak 500.000 ton kepada Bulog. Penugasan importasi beras kepada Bulog tersebut dilakukan berdasarkan rakortas antarlembaga dan diperuntukkan untuk keperluan umum.
Siti Kuwati menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor, beras untuk keperluan umum adalah beras dengan kepecahan di atas 5 persen sampai dengan 25 persen. “Dalam perkembangan selanjutnya, Perum Bulog mengimpor beras dengan kepecahan 5 persen dan 15 persen,” ujarnya.
Siti Kuwati menambahkan, beras yang diimpor nantinya diperuntukkan sebagai cadangan yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan oleh pemerintah guna stabilisasi harga, penanggulangan keadaan darurat, masyarakat miskin, kerawanan pangan, dan keadaaan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.
Sampai dengan saat ini, pemerintah telah menandatangani kontrak dengan enam perusahaan dari Vietnam, Thailand, dan India, dengan total kuota impor sebanyak 281.000 ton. Dengan rincian dari Vietnam 141.000 ton, Thailand 120.000 ton, dan India 20.000 ton.
“Sebetulnya terdapat delapan perusahaan yang lolos tahapan negosiasi harga, namun karena pertimbangan keterbatasan waktu izin impor, ada dua perusahaan dari Pakistan tidak menandatangani kontrak,” kata dia. (IN Rosyadi)
