RSUD Kota Serang dinilai tidak hebat. Sebab rumah sakit milik Pemkot Serang ini hanya mampu melayani orang hamil, tidak bisa melayani pasien dengan penyakit yang lainnya.
“Masa rumah sakit ngelayanin orang hamil doang, gak hebat lah,” ungkap Budi Rustandi, Ketua DPRD Kota Serang saat ditemui di Ruang Kerjanya, di Gedung DPRD Kota Serang, belum lama ini.
Budi mengaku telah memanggil Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang dan Kepala Puskesmas se-Kota Serang kaitan peremajaan alat kesehatan (Alkes). Ini dilakukannya karena program kesehatan untuk pembaruan alat kesehatan memang sudah tercantum, harus segera direalisasikan dan tidak perlu menunggu perintah pimpinan.
“Jangan menunggu perintah dari Walikota saja, jadi kalau ada apa-apa dia harus bisa mengintip apa saja yang dapat dimanfaatkan oleh Kota Serang untuk pembangunan. Ya karena kita sadar diri, tau diri bahwa APBD kita tidak akan cukup,” ungkapnya.
Baca:
- Video Penjelasan Gubernur Banten di DPD RI Soal Berobat Gratis Gunakan KTP Warga Miskin
- Waduh! Tambah Petugas Badan Adhoc KPU di Banten Meninggal 7 dan Sakit 30 Orang
- Korban Selamat Pembunuhan Sekeluarga Dipindahkan Ke RSUD Banten
Jangan Bangga
Budi mengingatkan, jangan sampai baru terbangun gedung RSUD Kota Serang saja sudah merasa bangga, padahal kekurangannya banyak. Lebih jauh Budi mengatakan, mengenai Perda Retribusi RSUD Kota Serang sendiri menjadi program dayung bersambut DPRD Kota Serang. Hal itu dimaksudkan agar Perda selesai, RSUD sudah siap digunakan.
“Nah sekarang ada kendala lagi tuh, karena biaya BPJS naik. Berkurang lagi tuh anggarannya. Penurunan anggaran berdampak dari kita menganggarkan sebelum ada kenaikan. Akhirnya harus mengikuti tuh anggarannya, karena kalau gak gitu kita agak sulit juga,” katanya.
Selain itu, Budi mengatakan, pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang, masih menunggu Surat Keputusan (SK) empat pimpinan DPRD Kota Serang dari Gubernur Banten Wahidin Halim.
Kendati demikian, Budi mengaku, sembari menunggu SK dari Gubernur pihaknya akan melakukan pembahasan Tatib DPRD Kota Serang. Apabila SK sudah turun maka dilanjutkan dengan pembentukan AKD, dan pembahasan kerja dewan untuk kebutuhan masyarakat yang sifatnya fungsial. (Sofi Mahalali)
