SMA dan SMK Swasta Merasa “Dianaktirikan” Pemprov Banten

Wakil Ketua Ikatan Cendikiawan Islam (ICMI) Kota Serang, Muhammad Juhyani menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kurang memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan sekolah menengah swasta. “Terbukti, dalam penerimaan siswa/siswi baru, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten membebaskan rombongan belajar (rombel). Artinya, calon murid itu ditampung sebanyak-banyaknya, mengkibatkan sekolah swasta kesulitan mendapatkan murid baru,” kata Muhammad Juhyani, Wakil Ketua ICMI Kota Serang yang juga Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan Widya Husada kepada MediaBanten.Com, Selasa (5/3/2019). Meski tidak mengemukakan angka-angka, Muhammad Juhyani membenarkan, jumlah murid SMK swasta di Kota Serang dari tahun ke…

Baca Selanjutnya

Sirojudin: OSN SMA se-Lebak Untuk Tumbuhkan Kreativitas Murid

Kepala Kantor Cabang Dinas Pedidikan Kabupaten Lebak, Akhmad Sirojudin, membuka perhelatan lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat SMA se-Kabupaten Lebak 2019, di SMA Negeri 1 Bayah, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Rabu (27/2/2019). Ahmad Sirojudin mengatakan, OSN ini merupakan salah satu pilar dalam menumbuhkan kreatifitas siswa dalam dunia pendidikan. Baik secara kognitif, apektif, maupun psikomotorik. “Ada tiga dimensi yang memang harus kita lalukan dalam dunia pendidikan, selain kognitif yaitu apektif. Namun ada hal yang lebih penting yaitu psikomotorik,” katanya. Sirojudin menuturkan, para guru SMA se-Kabupaten Lebak, agar meningkatkan pendidikan tidak hanya…

Baca Selanjutnya

Gandung: Kepsek SLTA Tanpa Sertifikat LPPKS Dinilai Maladministrasi Luar Biasa

Gandung Ismanto, Akademisi Universitas Negeri Tirtayasa (Untirta) mengingatkan, pengangkatan atau pelantikan kepala sekolah (Kepsek) untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi maladministrasi yang luar bisa jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengabaikan Permendikbud No.6 tahun 2018 tentang tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. “Menurut Undang-undang Pemerintah Daerah, jabatan kepala sekolah itu bukan lagi tugas tambahan guru, tetapi sudah secara struktural setingkat pimpinan madya. Karena itu, harus berlaku syarat dan proses seleksi seperti lazimnya terhadap jabatan pimpinan madya, termasuk seleksi terbuka yang transparan dan akuntabel,” kata Gandung Ismanto,…

Baca Selanjutnya

Tahun Ini, Pemprov Banten Belum Siap Terapkan Sertifikat Calon Kepala Sekolah

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten ternyata belum siap menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permindikbud) No.6 tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. Peraturan ini mengharuskan kepala sekolah memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah. Sertifikat itu diterbitkan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) atau perguruan tinggi yang berkerjasama atau ditunjuk Kemendikbud untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk calon kepala sekolah. “Implementasi Permendikbud itu tidak mudah. Karena hal ini berkaitan dengan kesiapan banyak pihak baik lembaga pendidikan dan latihannya, penganggaran dan hal-hal teknis lainnya. Kalau kami dari Badan…

Baca Selanjutnya

Presiden Joko Widodo Lihat Pelaksanaan Tagana Masuk Sekolah di SD Panimbang

Presiden RI Joko Widodo mengunjungi dan melihat pelaksanaan Program Tagana Masuk Sekolah (TMS) dan Kampung Siaga Bencana (KSB) di Desa Panimbang Jaya, Kabupaten Pandeglang, Senin (18/2/2019). Kunjungan Presiden RI ini didampiingi Gubernur Banten, Wahidin Halim, Bupati Pandeglang Irna Narulita dan wakilnya Tanto W Arban, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Kepala BPNPB Doni Monardo dan Kepala Staf Kepresidenan Moledoko, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah dan Kapolda Banten Irjen Pol Tomsi Tohir. Presiden RI dengan rombongan datang dengan menggunakan Super Puma helikopter milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), sekitar pukul 08.45…

Baca Selanjutnya

Paling Lambat April 2019, Kepala Sekolah di Banten Harus Sertifikasi Diklat Kepsek

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan batas waktu hingga April 2019, seluruh kepala sekolah (Kepsek) sudah harus memiliki seritikasi dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) atau lembaga yang ditunjuk dan berkerja sama dengan LPPKS. “Itu namanya pelatihan penguatan kepala sekolah. Batas waktunya hingga April 2019. Karena selama ini, karena dalam peraturan yang baru (Permendikbud No.6 tahun 2018- red) kepala sekolah itu guru yang ditugaskan, bukan sebagai jabatan tambahan seperti yang tercantum dalam peraturan sebelumnya,” kata Aceng Hasani, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmpu Pendidikan (FIKP) Universitas Negeri Ageung Tirtayasa…

Baca Selanjutnya

Asep Abdullah Terpilih Aklamasi Sebagai Ketua IKA Untirta 2019-2023

Asep Abdullah secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Ikatan Alumni (IKA) Universitas Ageung Tirtayasa (Untirta) dalam Musyawarah Besar (Mubes) ke-VIII IKA Untirta periode 2019-2023 di Hotel Ledian, Kota Serang, Rabu (13/2/2019). Lelaki yang sehari-harinya sebagai pengacara itu mengusung program meningkatkan eksistensi dan kontribusi Alumni Untirta dalam berbagai level yang strategis di masyarakat. “Program yang baik dari pengurus sebelumnya, akan kami teruskan dan kalau bisa ditingkatkan dengan kemampuan yang ada. Salah satunya adalah peningkatan UMKM dan enterpreneurship, termasuk isu-isu pengangguran dan lapangan kerja,” kata Asep Abdullah kepada wartawan seusai Mubes yang dihadiri…

Baca Selanjutnya

Banten Belum Siap, Kota Serang Sudah 17 Calon Kepsek Bersertifikat LPPKS

Sebanyak 17 calon kepala sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Serang sudah memiliki surat tanda tamat pendidikan dan latihan dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Berarti ke-17 calon kepala sekolah itu sudah memenuhi ketentuan dalam Permendikbud No.6 tahun 2018 tentang tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. Berbeda dengan Provinsi Banten, Ujang, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten justru berkomentar tidak tahu soal Permendikbud tersebut. “Emang ada, nomor berapa dan apa ya isinya,” kata Ujang sambil pergi dan mengaku…

Baca Selanjutnya

Tidak Sah, Kepala Sekolah Tanpa Surat Tamat Diklat Calon Kepala Sekolah Dari Dirjen

Kepala Sekolah yang tidak memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah (STTPPCKS) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidik dan Tenaga Kependidikan dinyatakan tidak sah sebagai kepala sekolah. Konsekuensinya, sekolah tersebut tidak akan mendapatkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan seluruh tandatangannya di atas dokumen sekolah dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku yang bisa berbuntut pada tindakan pidana karna menjalankan tugas yang bukan kewenangannya. “Ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permindikbud No.6 tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. Batas waktunya hingga tahun 2020,” kata…

Baca Selanjutnya

BPS dan Dindikbud Kota Serang Saling Bantah Soal Besaran APM SMP

Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang saling bantah soal angka partisipasi murni (APM) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Serang. BPS menyebut APM 81,28%. Sedangkan Dindikbud Kota Serang mengklaim APM sudah mencapai 99,17%. Angka Partisipasi Murni atau APM merupakan partipasi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Data APM tingakat SMP menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Serang, hasil Survei…

Baca Selanjutnya

Pemprov Banten Wajibkan Bangun Perpustakaan Dari Bantuan Keuangan Desa

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mewajibkan kepala desa untuk membuat perpustakaan dengan menggunakan uang dari bantuan keuangan desa. Demikian dikemukakan Andikia Hazrumy, Wakil Gubernur Banten saat membuka sosialisasi bantuan keuangan ke pemerintahan desa di Aula Bappeda Kabupaten Serang, Senin (28/1/2019). “Demi meningkatkan budaya literasi dan budaya membaca di Provinsi Banten khususnya di desa, maka di tahun anggaran ini Pemprov Banten mewajibkan kepada para kepala desa untuk membuat perpustakaan,” kata Wagub. Di hadapan para kepala desa se-Kabupaten Serang Wagub juga mengungkapkan, bahwa selama ini mendapatkan aspirasi dari masyarakat tentang keluhan terkait pembangunan…

Baca Selanjutnya