Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon dari Fraksi Gerindra, Hasbi Sidik meminta agar Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) mengenai Data Covid 19 diperbaiki, sehingga masyarakat dapat mengakses dan mengetahuinya secara lengkap. Pusat data itu di dinilai sangat minim.
“Jadi Pusdatin Covid-19 itu dimana yang sebenarnya,kemudian mengaksesnya melalui apa. Selama ini banyak masyarakat dmenanyakan ke saya. Dimana saya harus memperoleh tabung oksigen, kemudian kapasitas rumah sakit penuh atau nggak,”katanya, Minggu (1/8/2021).
Dia mengatakan, selama ini, Pemkot Cilegon melalui Dinas Kesehatan selalu pudtae tentang jumlah angka kesembuhan, jumlah yang terpapar, dan yang meninggal. Sharusnya, data tersebut dibarengi dengan penanganan Covid-19.
“Contohnya, obat apa untuk pencegahan Covid-19. Kemudian harga jualnya berapa dan belinya dimana. Katanya sekarang menuju Smart City dengan digitalisasi. Semuanya terhimpun dalam satu pusat informasi. Kan enak, beli obat di apotik anu, harganya sekian. Ini mah boro-boro, nggak ada sama sekali,”ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon menilai, Pemkot Cilegon minim dalam pengumpulan informasi dan menyebarkannya ke masyarakat. Meski selama ini pemkot terus melakukan upaya-upaya penanganan pencegahan Covid 19.
Baca:
‘Saya nggak tahu, kenapa bisa demikian. Seharusnya belajar dari gelombang pertama, untuk penyusunan informasi secara terhimpun dan masyarakat bisa mengakses. Sampai sekarang saya juga tidak tahu seperti apa Pusdatin tersebut,”tuturnya.
Sedangkan anggota DPRD Cilegon dari Fraksi Persatuan Demokrat, Muhamad Ibrohim Aswadi mengatakan, Pemkot harus memiliki pusat informasi yang komplit dan lengkap. Bukan saja penyebaran angka Covid-19, akan tetapi informasi lainnya.
“Kalau selama ini yang ada hanya itu-itu saja, tidak ada update informasi mengenai Pusdatin. Misalnya dalam penyaluran Bansos, berapa Kecamatan ini yang menerima, kemudian Kelurahan siapa aja. Pada konten lain, ada pusat informasi mengenai isi ulang oksigen dan lainnya,jadi ini yang namanya digitalisasi informasi,”ucapnya.
Ia menyayangkan, tidak adanya informasi satu pintu mengenai adanya pusat informasi tersebut. Bahkan, dia juga mempertanyakan terkait penyebaran informasi kepada masyarakat. Karena selama ini yang update informasi hanyalah OPD Dinkes saja.
“Coba saja bersinergi dengan lainnya,misalnya update kasus dari Dinkes, Disperindag ketersediaan tabung oksigen, kemudian OPD lainnya penyaluran bantuan. Jadikan satu dalam sebuah bentuk digital, beres. Kalau bicara anggaran, bisa saja dianggarkan dalam pengadaan website sebagai pusat informasi,”ungkapnya. (Reporter: Anto / Editor: Nizar)
