Gubernur Banten Wahidin Halim mengajak para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk bersinergi, menghadapi tantangan pembangunan di tengah pandemi Covid 19. Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan dalam rangka menyempurnakan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) Provinsi Banten Tahun 2022.
“Hingga hari ini, pandemi Covid-19 masih terjadi,” ungkap Gubernur dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten (Kamks, 8/4/2021) di Gedung Negara Provinsi Banten Jl. Brigjen Ki Syam’un No. 5 Kota Serang.
“Hari ini kita mengeluarkan ide orisinal dan gagasan kita untuk masyarakat Banten ke depan,” tambahnya.
Ditegaskan Gubernur, Musrenbang merupakan urusan penting dan sangat strategis dalam menentukan nasib rakyat Banten ke depan. Bukan sekedar kegiatan seremonial ataupun formalitas semata.
Gubernur ungkapkan keprihatinannya bahwa hingga kini pandemi Covid-19 masih terjadi. “Hal yang sangat menjadi perhatian kita. Semua pikiran dan konsentrasi dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah turun semua untuk bersinergi di tengah pandemi Covid 19,” ungkapnya.
Baca:
Di sisi lain, lanjut Gubernur, terjadi refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Sehingga dalam situasi pandemi Covid-19 menjadi tantangan untuk memacu pertumbuhan ekonomi.
Di tengah situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini, Gubenur berpesan kepada segenap pihak untuk amanah dalam menyalurkan bantuan sosial (jaring pengamanan sosial) bagi masyarakat. Jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri.
“Sebagai seorang muslim yang berakhlakul karimah, saya yakin kita semua tidak akan menyalahgunakan bantuan sosial. Oleh karena itu, mari kita bangun sinergitas untuk menghadapi semua tantangan ini,” ungkapnya.
Terakhir, Gubernur berpesan agar Musrenbang mampu merumuskan program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat Banten.
Dalam laporannya, Sekretaris Daerah Al Muktabar mengungkapkan, pelaksanaan Musrenbang dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan dalam rangka menyempurnakan RKPD Provinsi Banten Tahun 2022.
“Diharapkan terdapat penyelarasan program dan sasaran Program Pembangunan Nasional, Program Pembangunan Provinsi dan Program Pembangunan Kabupaten/Kota,” ungkapnya.
Hadir perwakilan BPK, perwakilan KPK, perwakilan Bappenas, Forkopimda Provinsi Banten, Bupati/ Walikota se-Provinsi Banten, serta tamu undangan lainnya. (Rilis Biro Adpim Pemprov Banten)
Apakah Artikel Ini Bermanfaat? Silakan Berdonasi. Klik Tombol di Bawah Ini.
