Gubernur Banten Dalam Musrenbang Bicara Soal Kemiskinan, Infrastruktur Hingga Kesehatan

Featured Video Play Icon

Gubernur Banten, Wahidin Halim mengemukakan berbagai persoalan yang harus disusun strategi penyelesaiannya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2018 yang digelar di Hotel Horison Ultimate Ratu, Kota Serang, Selasa (10/4/2018). Persoalan itu antara lain kemiskinan, pengangguran, pendidikan, infrastruktur hingga kesehatan.

Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Banten tahun 2018 itu dihadiri anggota Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkominda), Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) berserta jajarannya.

Wahidin mengingatkan, Musrenbang bersifat botom up planing (perencanaan dimulai dari tingkat bawah). Pelaksanaannya sering apa yang sudah disusun atau didiskusikan di tingkat bawah, sering hilang pada saat penyusunan perencanaan di level atas. “Hal-hal seperti ini perlu dipikirkan agar tidak ada yang hilang,” ujarnya.

“Kita bicara ke depan, bukan ke belakang, kita harus bisa membaca kebatinan masyarakat, sehingga menjadi tahu apa yang menjadi keinginan, hajat masyarakat. Terkadang kita lupa dengan masyarakat, kita sibuk dengan sendiri, sehingga melupakan apa yang diinginkan masyarakat,” kata Wahidin Halim.

Baca: Dinkes Banten Siap Jalankan Program Berobat Gratis Gunakan KTP

Gubernur mengemukakan, Badan Pusat Statistik (BPS) memuat angka kemiskinan untuk Banten 9 persen dan angka pengangguran terbuka 9,9 persen. Kemiskinan ini bukan hanya di desa, tetapi lebih banyak di daerah perkotaan. Mereka menempati daerah-daerah kumuh atau slum area akibat kalah bersaih. “Dengan angka pertumbuhan penduduk rata-rata 2 persen setahun, angka kemiskinan ini juga bisa bertambah,” ujarnya.

Sedangkan pengangguran di Banten diuraikan bahwa ribuan industri belum mampu menjawab pengangguran terbuka. Ini disebabkan rendahnya sumber daya manusia (SDM). Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sejatinya bisa mengatatasi atau setidaknya mengurangi pengangguran, malah menambah pengangguran setiap menghasilkan lulusan. Pasalnya, lulusan SMK tidak bisa menjadi pasokan bagi tenaga-tenaga terampil yang dibutuhkan industri.

SMK tidak bisa memasok lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri karena keterbatasan tenaga pengajar, keterbatasan fasilitas yang membuat para guru tidak berdaya untuk membekali para lulusan SMK menjadi tenaga terampil. “Pak Wakil Gubernur kemarin dengan Menteri Perindustrian bertemu dan sepakat akan mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi kesenjangan antara dunia kerja dengan pendidikan kejuruan. Kita tunggu langkah konkret antara Kementrian Perindustrian dan Kementrian Pendidikan untuk hal tersebut,” ujarnya.

Berbicara soal pertanian, Gubernur Banten berterus terang. Semula, sektor pertanian diandalkan untuk menopang laju pertumbuhan ekonomi (LPE). Kenyataannya, sektor pertanian agak melemah. Ini disebabkan banyak buruh pertanian yang “lari” ke industri untuk mendapatkan upah yang lebih baik. Di sektor pertanian, upah buruhnya hanya Rp8.000 per hari. Sedangkan upah buruh industri mencapai Rp3 juta per bulan.

Di lain pihak, pabrik yang ada mulai bereksodus dari Banten ke wilayah lain yang tingkat upah buruhnya lebih rendah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur dan daerah-daerah lainnya. Padahal industri itu diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang banyak, terutama industri garmen. “Di sana ada yang upahnya sekitar Rp1,2 juta per bulan,” kata Gubernur Banten.

Wahidin Halim menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan DPRD bersepakat, pada tahun 2018 ini masih berkisar bagaimana membangun dan merawat jalan. Ada 169 Km jalan yang menjadi kewajiban pemprov. Tahun ini kita menganggarkan 100 km jalan baru. Dalam pelaksanaannya mengalami banyak hambatan yang disebabkan ketidaksiapan aparatur menyiapkan dokumen-dokumen perencanaan, termasuk persoalan membangun komunikasi aparatur dengan para rekanan. Seningga baru bulan April ini kita mulai ada pelelangan.

“Kita diingatkan atau ditegur oleh DPRD Banten soal rendahnya penyerapan anggaran. Kita sudah menjelaskan soal penyerapan anggaran baru sekitar 12-13 persen pada triwulan pertama tahun 2018 ini mulai dari persoalan penyiapan dokumen dan sebagainya,” katanya.

“Kalau Banten sudah bisa menyelesaikan 169 Km jalan yang menjadi kewenangannya dalam waktu 2-3 tahun ke depan, maka pemprov harus bisa mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk menyelesaikan program infrastruktur yang menjadi tanggung jawab mereka. Kita sudah mengetahui dan memiliki data tentang daerah-daerah mana yang perlu didukung, dan tentunya ke depan kita harus tingkatkan bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota,” ujarnya.

Berbicara pendidikan, Wahidin mengatakan, Pemprov menghadapi persoalan ketika menerima limpahan kewenangan SMA dan SMK yang semula di kabupaten dan kota. Pemprov mendapatkan 4.000 lebih lokal kelas yang dalam keadaan rusak. Berarti Pemprov harus menyediakan dana untuk perbaikan, pembangunan fisik sekolah dan menyediakan tanah untuk SMA atau SMK.

“Kita juga menyediakan Bosda karena sejatinya mereka-mereka yang dulu dibantu oleh kabupaten dan kota, sekarang menjadi tanggung jawab provinsi, termasuk insentif para tenaga kependidikan. Karena itu kita harus bisa menggratiskan sekolah, membangun dan memperbaiki sekolah agar sekolah menjadi lebih baik, dan memberikan inesentif terhadap para tenaga kependidikan,” katanya.

Soal kesehatan, Wahidin membikdik agar Pemprov bisa melengkapi fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada, yang masih terbatas di kota dan kabupaten. Di antaranya melalui peningkatan bantuan keuangan, hibah alat kesehatan dan sebagainya. (Adityawarman/Subag Peliputan dan Dokumentasi Pemprov Banten)

Berita Terkait