Survei Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pada urutan ke-5 dari bawah dari 20 pemerintah provinsi atau urutan ke-15 dengan nilai integritas 65,8.
Urutan pertama atau tertinggi dari survei integritas KPK itu menempatkan Pemprov Jawa Tengah dengan nilai 78,26, disusul Jawa Timur 74,9, Pemprov Sumatera Barat 74,68, Pemprov Gorontalo 73,85 dan Pemprov Kepulauan Riau 73,34.
Survei dilakukan Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK dibantu Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu 12 bulan, sejak Juli 2017 hingga Juli 2018. Metode survei melalui wawancara mendalam dan pengambilan sampel responden acak.
Hasil survei KPK itu dipaparkan Wawan Wardiana, Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK, awal Oktober 2019. Survei ini dilakukan terhadap enam kementerian/lembaga dan 20 pemerintah daerah.
Baca:
- Ribuan Mahasiswa dan Pelajar Kembali Berdemo di Serang, Tolak RUU Bermasalah dan UU KPK
- Pattiro Banten: KPK Dilemahkan Undang-undang
- Mahasiswa di Serang Bergerak Tolak UU KPK dan RKUHP
Responden
Responden yang diwawancarai terdiri atas responden internal dan responden eksternal. Dari internal disebutkan responden yang masa kerjanya minimal 1 tahun dan memberikan pelayanan dalam unit yang disampel, sedangkan dari eksternal adalah responden yang memiliki pengalaman dilayani unit yang disampel minimal 1 kali dalam 12 bulan terakhir serta tidak menggunakan jasa biro atau calo.
Hasil survei itu, ditampilkan KPK dengan skala 0-100. Makin tinggi angka indeksnya menunjukkan tingkat integritas yang semakin baik. Bila angka indeksnya rendah, berarti tingkat integritas yang lebih buruk atau lebih rawan terjadi korupsi.
Berikut ini hasil survei tersebut untuk 20 pemprov dan 6 kementerian/lembaga:
Kategori Pemprov:
– Pemprov Jawa Tengah: 78,26
– Pemprov Jawa Timur: 74,96
– Pemprov Sumatera Barat: 74,63
– Pemprov Gorontalo: 73,85
– Pemprov Kepulauan Riau: 73,34
– Pemprov Nusa Tenggara Barat: 73,13
– Pemprov Jawa Barat: 72,97
– Pemprov Kalimantan Selatan: 68,76
– Pemprov DKI Jakarta: 68,45
– Pemprov NTT: 67,65
– Pemprov KalimantanTimur: 67,55
– Pemprov Bengkulu: 66,47
– Pemprov Sumatera Utara: 66,13
– Pemprov Kalimantan Tengah: 66
– Pemprov Banten: 65,88
– Pemprov Aceh: 64,24
– Pemprov Jambi: 63,87
– Pemprov Sulawesi Selatan: 63,85
– Pemprov Riau: 62,33
Kategori Kementerian/Lembaga
– Kementerian Kesehatan: 74,75
– Kemenkeu (Dirjen Bea Cukai): 70,2
– Kementerian Perhubungan: 66,99
– Badan Pertahanan Nasional: 64,67
– Mahkamah Agung: 61,11
(Bachtiar Rifai)
