Gubernur Banten, Wahidin Halim menegaskan, jangan ada pihak yang memposisikan Wahidin Halim sebagai Gubernur Banten maupun pribadi berfriksi atau berbeda pendapat dengan Andika Hazrumy sebagai Wakil Gubernur Banten maupun pribadinya.
“Tidak ada itu dan jangan sekali-kali ada pihak yang melakukan penekanan bahwa kita berfriksi. Saya dan pak wakil selalu berkomunikasi dalam setiap langkah dan kebijakan yang diambil. Tidak ada perselisihan apapun. Ingat saya akan berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang telah disepakati dengan pak wakil,” ujar Wahidin Halim, Gubernur Banten dalam apel di KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (8/1/2018).
Gubernur Banten menekankan agar para aparatur sipil negara (ASN) berkosentrasi untuk berkerja secara profesional, tidak perlu mengindahkan isu-isu dari sekelompok orang yang menghembuskan seakan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy mengalami perpecahan. “Karena itu saya minta kepada inspektorat untuk melakukan pengawasan mulai dari kehadiran ASN, kinerja hasil dari program-program yang dibuat dan sebagainya. Ini sangat penting untuk bahan pengambilan keputusan bagi pimpinan dan para ASN fokus pada tupoksinya,” katanya.
Baca: Program Berobat Gratis Pake KTP Untuk Layani 2 Juta Warga Belum Ber-BPJS
WH, sapaan akrab Wahidin Halim mengingatkan, Pemprov Banten melakukan percepatan kinerja pada tahun 2018 untuk mengejar ketertinggalan dari provinsi-provinsi lainnya. Percepatan itu dibuktikan dengan mulai lelang melalui LPSE dimulai bulan Desember 2017. “Saya dan pak wakil berharap pada bulan Maret 2018, proses lelang selesai dan mulai merealisasikannya. Diharapkan, selama tujuh bulan, program itu bisa diselesaikan. Total keseluruhan ada 10 bulan, berarti dua bulan tersisa adala proses evaluasi hasil. Jadi bekerjalah dengan baik dan profesional,” ujarnya.
WH berjanji akan selalu mengevaluasi seluruh instansi. Jika ada instansi yang lambat merespon kebijakan yang diambil pimpinan, maka menarik pejabatnya dan mengganti dengan yang baru. Pejabat yang baru diharapkan untuk melakukan percepatan kinerja seperti yang diharapkan. “Jadi terus kerja .. kerja .. kerja dan bekerja,” katanya menyemangati para ASN yang hadir dalam apel hari Senin.
Gubernur Banten menyindir soal tenaga kerja sukarela (TKS) atau honorer yang di beberapa instansi menjadi temuan pemeriksaan, di antaranya jumlah TKS melebihi dari kelayakan. Karena itu, dia akan melakukan standarisasi atas kualifikasi TKS atau honorer yang akan diterima. “Ini kan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan PNS (pegawai negeri sipil atau ASN-red) , malah dikerjakan dan jadi tanggung jawab TKS. Ini yang tidak betul. Keberadaan TKS itu untuk membantu pekerjaan, bukan mengerjakan Tupoksi PNS,” ujarnya. (Adityawarman)
