Dampak kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Prabowo, membawa imbas yang luar biasa salah satunya gelombang PHK massal yang mulai menjalar ke industri perhotelan.
Dikutip dari berbagai media, Arya Pering Arimbawa, Ketua Umum Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) menyebut sebagian hotel bergantung terhadap acara dan kunjungan kerja pemerintah.
Akibat kebijakan efisiensi anggaran, mereka otomatis harus mengatur ulang biaya operasional, termasuk gaji pegawai.
“Ini bisa terjadinya pengurangan tenaga kerja. Langkah awalnya tenaga harian atau tenaga casual dan nantinya bisa menjadi unpaid leave beberapa karyawan,” ucapnya.
Pernyataan itu dihembuskan, Arya Pering Arimbawa dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (4/4) lalu.
Sekitar 1.000 hotel dari Aceh hingga Papua, mereka mengadakan survei dengan sampel 315 hotel untuk mengetahui dampak efisiensi anggaran terhadap bisnis perhotelan.
Dan IHGMA mendapatkan hasil bahwa pengusaha – pengusaha hotel bintang tiga mengaku pendapatan mereka terjun drastik hingga 100 persen.
Bahkan, hotel bintang empat pun mengalami dampak dari kebijakan Prabowo Subianto, yang pendapatannya menurun sampai 60 persen.
Selain itu, Waketum IHGMA Garna Sobhara Swara pun melaporkan banyak hotel dengan bintang empat mengalami kerugian yang cukup parah.
“Banyak hotel bintang empat yang memberi laporan potensi kerugian lebih dari Rp3 miliar perhotel selama kebijakan ini, per-satu hotel,” jelasnya.
Kata Garna, kerugian ini bisa menjalar keseluruhan, seperti hotel – hotel mengurangi pembelian pasokan dari ratusan supplier, mulai dari bahan makanan hingga keperluan hotel.
Bukan hanya itu, para pengusaha pun mulai mengurangi karyawan. Menurutnya itu gelombang PHK akan membesar bila efisiensi anggaran tetap berjalan.
“Ini bisa membuat kondisi semakin tidak baik, mempertimbangkan PHK secara umum, jumlah pegawai terdampai bisa sekitar lebih dari 10 sampai dengan 50 orang di hotel menengah maupun lebih banyak lagi hotel yang merasakan dampaknya,” katanya.
Editor: Abdul Hadi
