Politik

KAPT Tolak Wacana Presiden Tiga Periode, Ciderai Konstitusi

Koordinator Nasional Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) menolak wacana presiden tiga periode. Karena wacana itu jelas menciderai konstitusi. Ini menjadi preseden buruk perjalanan demokrasi dan reformasi di Indonesia.

Demikian disampaikan Ketua KAPT, Bambang J Pramono atau akrab dipanggil Cak Gembos usai menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I di Wisma DPR RI Cisarua, Kabupaten Bogor, Minggu (28/8/2022).

“Apalagi Pak Jokowi juga sudah beberapa kali menolak wacana presiden tiga periode. Bahkan sejak Desember 2019, pak Jokowi menengarai wacana tersebut mengandung 3 motif. Yakni ingin menampar mukanya, mencari muka, ataupun ingin menjerumuskannya,” jelas Bambang.

Pernyataan lainnya adalah kesiapan KAPT berperan aktif dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

“Tapi soal siapa calon presidennya, kami tak ingin terburu-buru. Kami hormati domain partai politik,” ujarnya.

Dikatakan, KAPT telah memiliki figur yang dinilai mumpuni yang pada waktunya akan diumumkan.

Figur itu merupakan tokoh yang mempunyai nilai-nilai kebangsaan, mampu merekatkan persatuan Indonesia, dan dapat menjalankan agenda-agenda kerakyatan, serta melanjutkan program kerakyatan yang telah dijalankan Presiden Jokowi.

“Tahun 2024, KAPT tidak ingin hanya jadi penonton. Kami akan ambil peran. KAPT akan mendorong kader-kader terbaik untuk maju dalam Pileg, baik di daerah maupun pusat,” ujarnya.

Peran mereka akan makin mendekatkan kami dengan rakyat, sehingga program-program yang telah digagas dalam Rakernas akan lebih mudah diimplementasikan.

Sementara itu, Rakernas I KAPT yang dihadiri lebih 200 peserta dari berbagai provinsi, telah menghasilkan beberapa rekomendasi.

Rekomendasi itu antara lain isu strategis seperti kedaulatan pangan, kedaulatan energi, ketahanan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat. Isu itu nantinya akan dijabarkan ke dalam berbagai program.

“Kami harapkan akan menjadi roadmap bagi pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” papar Bambang.

Misalnya rekomendasi di Kedaulatan Pangan adalah mendorong dana desa untuk menjadi sumber pendanaan penguatan pertanian.

Sedangkan di Kedaulatan Enerji, KAPT akan meminta pemerintah meningkatkan produksi gas bumi. Dan mengkonversi penggunaan BBM ke gas sebagai masa transisi penggunaan Enerji Baru Terbarukan (EBT) atau renewel energy.

Selain rekomendasi isu-isu strategis tersebut, KAPT juga akan melakukan langkah-langkah taktis mengantisipasi menguatkan politik identitas sempit menjelang 2024.

KAPT akan terus menggalang persatuan nasional untuk menghindari menajamnya fraksional di masyarakat akibat kontestasi politik yang lebih mengedepankan politik identitas sempit.

“Dialog dan jembatan komunikasi semua komponen anak bangsa perlu diperkuat. KAPT akan mengintensifkan safari ke berbagai komunitas dan tokoh bangsa,” kata Bambang. (Ucu Nur Arif Jauhar / Editor: Iman NR)

SELENGKAPNYA
Back to top button