Gubernur Banten Sesalkan Sejumlah Anggota DPRD Bangun Opini Tak Mampu Berkerja

Foto: Doki MediaBanten

Gubernur Banten, Wahidin Halim menyesalkan sikap beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  yang mendorong opini seolah Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tidak mampu melaksanakan tugasnya, hanya karena sedikit keterlambatan.

“Janganlah langsung memberikan opini kepada masyarakat, hanya ada keterlambatan sedikit, langsung membuat opini Gubernur tidak bisa bekerja, bicara langsung saja ke saya,” kata Wahidin Halim, Gubernur Banten dalam press release Diskominfo Banten yang ditandatangani Amal Herawan Budhi, Kabid Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik yang diterima MediaBanten.Com, Jumat (13/4/2018).

Gubernur mengakui, dalam melaksanakan program pembangunan, realisasi anggaran triwulan pertama baru mencapai 12% Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018, dari target 15% APBD. Gubernur menilai, keterlambatan ini masih dalam batas wajar karena terjadi perubahan sistem dalam administrasi kepemerintahan.

“Tahun ini diterapkan sistem manajemen penganggaran dan pelaporan (Simral). Semua OPD harus menyesuaikan dan melakukan penataan terhadap sistem tersebut,” katanya.

Baca: Gubernur Jelaskan Soal Penyerapan Anggaran, Bank Banten Hingga Berobat Gratis

Menurut Gubernur, Pemprov Banten juga sedang melakukan perubahan sistem pembayaran. Dari sistem tunai kepada sistem non tunai. Perubahan  sistem pembayaran tersebut juga tentunya membutuhkan penyesuaian, baik adminitrasi maupun proses yang dilaksanakan oleh para pegawai Pemprov.

Gubernur menegaskan, program-program prioritas pembangunan yang dicanangkan merupakan awal Banten maju.  “Pembangunan sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur saya genjot untuk membawa kemajuan masyarakat Banten seperti PNS, prioritas kesehatan kita kan sedang memproses kesehatan gratis yang tidak berbenturan dengan UU Kesehatan yang ada, yang penting tujuannya nanti tercapai oleh warga Banten bisa mendapatkannya untuk infrastruktur yang sudah di anggarkan 1,3 Triliun, begitu pula Pendidikan. saya yakin dan optimis program percepatan pembangunan akan sesuai target. Tidak ada kata pesimis dalam kamus saya,” katanya dalam press release Diskominfo Banten.

Sebelumnya, pencapaian realisasi anggaran hanya mencapai 12 persen dari target 15 persen pada triwulan pertama dijadikan polemik berkepanjangan. Polemik itu seperti yang ditengarai Gubernur Banten membangun opini seolah kepala daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur Banten) tidak mampu berkerja.

Padahal Gubernur Banten, Wahidin memberikan penjelasan secara gamblang dalam konsultasi DPRD Banten yang dipimpin ketuanya, Asep Rahmatulloh di Pendopo Gubernur, Rabu (4/4/2018). Penjelasan itu antara lain soal diterapkanya Simral yang mengakibatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) harus menata dan menyesuaikan diri dengan sistem tersebut.

Sistem baru yang diterapkan dan merupakan kebijakan Gubernur Banten, Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy adalah pembayaran non tunai atas seluruh kegiatan, termasuk honor-honor narasumber, pegawai non ASN dan sebagainya. Sistem ini sangat berpengaruh terhadap penyerapan anggaran karena sebelumnya ASN terbiasa dengan pembayaran tunai. (Adityawarman / Siaran Pers Diskominfo Banten)

Berita Terkait