Komite Sumber Daya Manusia Majelis Nasional Kuwait mengusulkan untuk mengurangi jumlah ekspatriat di negara tersebut. Usulan rencana tersebut akan diajukan dalam waktu dekat.
Ketua panel MP Khalil Al-Saleh mengatakan, panitia berencana bertemu Menteri Sosial Mariam Al-Aqeel. Dalam pertemuan itu akan disampaikan seruan para anggota majelis soal pengurangan jumlah ekspatriat yang dinilai sudah memilik pengaruh besar di negara tersebut.
Anggota parlemen Kuwait telah menyampaikan tujuh proposal, di antaranya memberlakukan kuota ekspatriat untuk setiap negara. Ada juga proposal yang menyebutkan agar mengganti 100.000 karyawan ekspatriat.
Menurut rencana pemerintah, yang diterbitkan oleh surat kabar Al-Rai, pemerintah mengusulkan untuk secara bertahap mengganti sebanyak 160.000 pekerjaan ekspatriat di sektor publik dengan Kuwait. Namun usulan ini tidak menyebutkan soal kapan akan diberlakukan.
Baca:
- Dibatasi Akses Laut Mesir-Yunani, Turki Cari Bantuan Ichwanul Muslim
- Ledakan Dahsyat di Lebanon, Negara-negara Arab Dukung Pemulihan
Dampak Negatif
Rencana tersebut juga menyatakan bahwa sebanyak 370.000 ekspatriat yang memiliki “dampak negatif” terhadap negara atau penduduk ilegal dapat dihentikan dengan mengambil tindakan jangka pendek.
Pemerintah juga mengusulkan untuk mengurangi jumlah pekerja “marjinal” sebesar 25 persen dengan mengadopsi sistem “rekrutmen cerdas”. Ia juga mengharapkan untuk mengurangi kontrak kerja sementara sebesar 30 persen di pekerjaan pemerintah.
Dalam paparannya, pemerintah mengakui ketidakseimbangan besar-besaran antara ekspatriat dan warga Kuwait. Jumlah ekspatrian di negara ini antara 2005 dan 2019, meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 4,42 juta.
Dikatakan selama periode yang sama, penduduk tumbuh hanya 55 persen – dari 860.000 menjadi 1,335 juta – sementara ekspatriat tumbuh lebih dari 130 persen dari 1,33 juta menjadi 3,08 juta.
Baca:
Tidak Seimbang
Rencana pemerintah tersebut mengakui bahwa ketidakseimbangan penduduk memiliki konsekuensi negatif pada keamanan, sosial, ekonomi dan budaya negara. Komunitas tertentu memiliki jumlah yang “membengkak” dan terkonsentrasi di wilayah tertentu.
Pertambahan populusi itu, selain peningkatan jumlah pria lajang yang tidak berpendidikan, yang menimbulkan risiko keamanan, kata pemerintah.
Dikatakan juga bahwa jumlah pria ekspatriat jauh melebihi jumlah wanita sebanyak tiga berbanding satu. Ini dapat mengakibatkan praktik yang tidak diinginkan. Sementara kebijakan subsidi pemerintah berdampak pada ekonomi domestik karena sejumlah besar ekspatriat mendapat manfaat darinya.
Sementara itu, Anggota Parlemen Abdullah Al-Kandari mengusulkan pembentukan tim pemerintah dari berbagai departemen terkait untuk memeriksa penyimpanan bahan kimia berbahaya guna mencegah ledakan yang merusak seperti yang terjadi di Beirut.
Dia mengatakan tim harus memastikan bahwa bahan-bahan berbahaya ini disimpan dengan benar dan untuk memastikan bahwa toko semacam itu tidak ada di Kota Kuwait atau pinggiran kota. (*)
Artikel ini diambil dari news.kuwaittimes.net, lihat halaman asliknya; KLIK DI SINI.
