Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan melakukan berbagai upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Pasalnya berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik pada bulan Septembe tahun 2018, tingkat pengangguran di Provinsi Banten mencapai 8,25 persen .
Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan upaya yang telah dan akan dilakukan untuk menurunkan tingkat pengangguran meliputi penciptaan iklim investasi yang kondusif, pembangunan infasrtuktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembukaan lahan pertanian dan penguatan balai latihan kerja dan industri.
“Disamping itu telah dilakukan kerjasama antara kepala sekolah negeri dan swasta dengan dunia industri sebanyak 500 MoU, dengan hotel di dalam negeri sebanyak 24 MoU dan dengan hotel luar negeri sebanyak 9 MoU,” kata Gubernur Wahidin pada rapat paripurna jawaban Gubernur Banten atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Banten terhadap penyampaian nota pengantar Raperda tentang APBD tahun 2019 di Sidang Paripurna DPRD Banten, Kamis (15/11/2018).
Gubernur mengungkapkan, ada beberapa hal yang mempengaruhi tingkat pengnguran di banten yaitu, masih banyaknya migrasi penduduk dari luar banten untuk mencari pekerjaan khusunya di daerah industri yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon, ketidaksiaan sumber daya manusia lokal memenuhi kualifikasi pasar kerja.
Baca: Harga Bumbu dan Sayur di Pasar Rawu Mulai Melonjak Naik
“Banyaknya penduduk yang bekerja paruh waktu atau kurang dari lima jam yang dalam kriteria BPS diidentifikasi sebagai penganggur,” jelasnya. Persoalan lain, adanya calo tenaga kerja yang bisa memasukkan masyarakat sebagai pegawai di sebuah perusahaan. Terutama di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang, sebagai daerah penyumbang industri TPT tertinggi di Banten.
“Intervensi yang dilakukan Pemprov Banten antara lain melalui program pendidikan gratis, biaya pengobatan gratis, perbaikan rumah tidak layak huni, usaha ekonomi produktif dan stimulan melalui bantuan sosial. Keberhasilan ini hasil kerja keras bersama, disamping juga adanya program-program dari pemerintah pusat dan pemerintan kabupaten/kota,” tambahnya.
Mengenai bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota, Gubernur mengakui unntuk tahun 2019 memang lebih kecil disbanding tahun 2018. Namun demikian sesungguhnya alokasi anggaran program dan kegiatan pada OPD provinsi dengan berlokasi di kabupaten/kota telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
“Kita anggarkan untuk program pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sebagi langkah percepatan untuk mewujudkan target RPJMD tahun 2017-2022,” katanya. (Subag Peliputan dan Dokumentasi Biro ARTP Pemprov Banten)
