Kepala Dinas Sumber Daya Energi dan Mineral (SDEM) Banten, Eko Palmadi mengakui, program penerima listrik masuk desa tahun 2019 hanya 8.600 keluarga, lebih kecil dari target semula sebanyak 10.000 keluarga. Penyebabnya calon penerima program listrik masuk desa memiliki hambatan administrasi.
“Kenapa sekitar 8.600 awalnya kami mentargetkan sekitar 10.000, ketika kita cek data masih banyak warga yang tidak masuk kedalam administrasi yang menjadi hambatannya,” kata Eko Palmadi, Kadis SDEM Banten, Jumat (28/6/2019).
“Dari 8 Kota/Kabupaten minus dua Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, karena Kota Tangerang dan Tangsel di anggap sudah 100 persen,” jelasnya.
Eko menjelaskan, program listrik desa sendiri diberikan secara cuma-cuma atau gratis, untuk menghindari adanya pungutan liar (pungli).
Kebutuhan Listrik
Sebelumnya, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan pemerintah akan hadir dalam melayani kebutuhan masyarakat, salah satunya kebutuhan akan listrik. Selain melalui program listrik masuk desa, Pemprov ingin agar pulau-pulau berpenghuni di wilayah Provinsi Banten mendapatkan akses listrik dengan maksimal.
Baca:
- Gubernur Apresiasi UMKM Banten Bisa Ekspor
- Wagub: RPJMD Direvisi, Ada Kebijakan Pembangunan Belum Tercantum
- Al Muktabar: Masyarakat Bukan Obyek, Tetapi Subyek Pembangunan
Hal tersebut terungkap saat Wagub menerima kedatangan PLN Cabang Induk Distribusi Banten, di Kantornya di KP3B, Curu pada Rabu (26/6/2019). Pada kesempatan itu, Andika Hazrumy yang ditemani oleh Kepala Dinas Sumbet Daya Energi dan Mineral (ESDM) Provinsi Banten, Eko Palmadi mengungkapkan bahwa kebutuham masyarakat Banten akan listrik cukup tinggi, namun ada sejumpah daerah yang hingga saat ini belum dapat mengakses kebutuhan tersebut.
Melalui program listrik masuk desa, diharapkan masyarakat yang tinggal dipelosok desa dapat menikmati listrik yang juga merupakan kebutuham sehari-hari untuk dapat menunjang aktivitasnya. “Tahun ini kan sudah kita siapkan, program listrik desa itu. Itu kan kebutuhan masyarakat, untuk masyarakat harus segera,” ujar Wagub
Selain itu, Wagub menginginkan agar PLN dapat terus berkomitmen bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. Terlebih PLN merupakan BUMN selain mencari profit juga memiliki tanggung jawab untuk warga negara. “Seperti di pulau, itu kan butuh listrik, sementara ini kan tidak maksimal, listriknya hanya sementara. Dipulau itu (pulau panjang) penduduknya cukup padat, kita carikam solusinya agar mereka merdeka, dalam arti maksimalkan (akses listrik),” ungkapnya.
Berkerja Sama
Dia mengatakan bahwa terkait dengan akses listrik ke pulau di Provinsi Banten, seperti Pulau Panjang pihaknya telah menyediakan listrik, hanya saja baru dapat digunakan selama 12 jam. “Namun kita juga sudah mendapat intruksi dari direksi, untuk di maksimalkan, jadi 24 jam sekarang untuk dipulau,” ungkapnya
Perlu diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Sumber Daya Energi dan Mineral (ESDM) Provinsi Banten terus berkomitmen melaksanakan Program Listrik Desa sampai Masyarakat Banten seluruhnya mendapatkan penerangan Listrik. Pada tahun ini sekitar 8.660 akan disalurkan. (IN Rosyadi)
