Pengadilan Tinggi Agama Banten Canangkan ZI Untuk WBK dan WBBM

Pengadilan Tinggi Agama Banten mencanangkan zona integritas menuju wiloayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Aula Gedung Pengadilan Tinggi Agama Banten, Jumat (15/2/2019).

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten, Muhammad Shaleh mengatakan, pencanangan ini untuk menerapkan pelayanan yang berkualitas, integrits dan akuntabel. Juga pencanangan ini untuk mengimplementasikan peraturan dan ketentuan dari Permen PAN dan RB.

Pj Sekda Banten yang mewakili Gubernur Banten memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Pengadilan Tinggi Agama Banten yang telah menyelenggarakan pencanangan Pembangunan Zona Integritas. “Hal ini merupakan wujud komitmen pelaksanaan program reformasi birokrasi guna terwujudnya peningkatan pelayanan publik dan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN,“ jelas Ino.

Ino menjelaskan tentang Peraturan Menteri PAN&RB RI Nomor 52 Tahun 2014 yang meliputi tahapan zona integritas. Tahapan pertama menurut Pj. Sekda Banten adalah pencanangan Pembanguna Zona Integritas. “Tahapan ini merupakan deklarasi/pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun zona integritas “ terang Pj. Sekda Banten.

Baca: Kejati Banten Canangkan Zona Bebas Korupsi dan WBBM

Tahapan selanjutnya adalah proses pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). “ Tahapan ini ada beberapa faktor penentu diantaranya adalah manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan system manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta penguatan kualitas pelayanan public “ ungkap Ino.

Ino mengharapkan pencanangan ini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penerapan prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. “ Saya harap juga kegiatan ini dilaksanakan secara terbuka sehingga masyarakat pencari keadilan serta stakeholder lainnya ikut menyaksikan, memantau, mengawal, dan mengawasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pengadilan Tinggi Agama Banten “ tutup Pj. Sekda Banten.

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua DPRD Prov. Banten Nuraeni serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten. (Siaran Pers Subag Peliputan dan Dokumentasi Biro ARTP Pemprov Banten)