Akhirnya rapid test covid 19 di pondok pesantrean (Ponpes) se-Kota Serang akan diagendakan dalam waktu dekat, setelah beredar video pernyataan penolakan sikap sejumlah kiai. Pernyataan kiyai itu dinilai tidak mewakili Ponpes yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP).
Walikota Serang, Syafrudin mengatakan, penolakan sejumlah kiai karena belum memahami apa itu rapid test. Rapid ini untuk mencegah agar covid 19 tidak menyebar.
“Kaitan dengan rapid test, kami kaget ketika melihat pernyataan para kiai. Ini harus kita maklumi bahwa pernyataan sikap karena miss komunikasi saja,” kata Syafrudin saat melantik pengurus Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kota Serang, Senin (22/6/2020).
Justru dikhawatirkan, kata Syafrudin, ketika dites ternyata reaktif, malah akan ada penyeberan virus justru ke keluarga terdekat. Sedangkan biaya untuk rapid mulai Rp350.000-Rp500.000 jika mandiri. Tes yang dilakukan pemerintah diberikan gratis, bahkan saat terjadi positif ditanggung pembiayaannya.
Ponpes Belum Komunikasi
Juru Bicara Covid 19 Kota Serang, W Hari Pamungkas yang dihubungi MediaBanten.Com mengatakan, penolakan itu berdasarkan kesimpulan yang diambil sendiri oleh para kiai. “Sebenarnya belum ada yang komunikasi dengan para kiai soal rapid test setelah meninggalnya kiai AM yang dinyatakan positif corona. Tapi, sudah ada penolakan dalam bentuk video,” kata Hari Pamungkas.
Persoalan penolakan itu dinilai selesai setelah Ketua MUI dan FSPP Kota Serang memberikan pernyataan soal tersebut saat pelatikan Pengurus FSPP Kota Serang, Senin (22/6/2020). “Kami tinggal menunggu kesiapan FSPP Kota Serang untuk mengagendakan rapid test di sejumlah ponpes,” katanya.
Baca:
- Tiga Tenaga Medis Positif Covid-19 Di Kota Serang
- Satgas Covid Kota Serang dan Polsek Curug Jemput Pasien Positif Covid
- Rapid Test Covid 19 Dilakukan Ke 400 Personel Polres Serang
Ketua Presidium FSPP Kota Serang Hasanudin meminta maaf atas video penolakan rapid test oleh santri dan kiai. Penolakan dilakukan karena ada kekhawatiran tes dilakukan oleh orang-orang tertentu bukan dari pemerintah. Pihak-pihak tertentu itu katanya melakukan gerilya melakukan tes.
“Karena rapid diindikasikan ada dua, yang resmi dan pihak-pihak yang tidak jelas karena ada cerita di Ramadan lalu ada kelompok tertentu dan tidak tahu asalnya sehingga diarahkan ke salah satu pesantren,” ujar Hasanudin.
Timbul Kecemasan
Daripada timbul kecemasan, pesantren kemudian menolak rapid test yang bukan dari pemerintah. Kecemasan itu juga timbul jika setelah rapid bisa menimbulkan sakit. Namun, FSPP tidak menolak tes yang dilakukan pemerintah.
Sedangkan Presidium FSPP Banten, HM Shodiqin menyatakan ponpes di wilayahnya tidak menolak rapid test. Pemerintah daerah diminta koordinasi dengan pesantren saat akan tes.
“Saya tahu persis sampai ada penolakan (di Kota Serang). Ini pemerintah melakukan rapid test ke pesantren acak, atau lebih cenderung sporadis tanpa koordinasi. Ada petugas datang, kan pertanyaan, pesantren kan khawatir pertama siapa yang bertanggung jawab. Makanya saya mohon kalau tes, koordinasi. Dari kepala dinas ke puskemas, dari puskesmas ke lurah, jelas,” kata Presidium FSPP Banten H.M Shodiqin.
Sejauh ini, memang belum ada rapid yang dilakukan di pesantren. Saat ini, rapid dilakukan di MUI Kota Serang terhadap anggotanya dan belum ada perintah pelaksanaan di pesantren.
Dari ribuan pondok, 40 persen memang sudah ada pesantren yang beraktivitas kembali di tengah pandemi. Masing-masing, saat kedatangan santri, pengelola pesantren sudah melakukan protokol kesehatan. Setiap santri yang datang, paling tidak harus terbebas dari sakit dan membawa keterangan sehat misalkan dari puskesmas.FSPP Banten sendiri mendengar ada 20 ribu alat rapid test yang akan disediakan pesantren oleh Pemprov Banten. Namun, belum ada petunjuk apakah tes dilakukan pertama kali ke pondok modern dan tradisional. (Rivai Ikhfa / IN Rosyadi)
