Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kabupaten Pandeglang resmi beroperasi untuk melayani ratusan anak dari keluarga prasejahtera.
Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah menyebut kehadiran Sekolah Rakyat ini sebagai langkah penting dalam membuka akses pendidikan berkualitas, sekaligus menjadi jalan untuk melahirkan generasi unggul pada masa depan.
“Sekolah ini harus dirawat dan dijaga. Saya meminta kepada kepala sekolah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk para gurunya. Saya juga meminta jajaran instansi Pemprov Banten agar turut berkontribusi, sehingga anak-anak kita dapat menjadi generasi hebat dan pemimpin bangsa pada masa depan,” ujar Wagub Dimyati saat membuka kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SRT 1 Kabupaten Pandeglang, Jumat (28/8/2026).
Dalam kegiatan yang diikuti oleh 474 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA tersebut, Dimyati menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi tidak cukup hanya ditopang oleh ketersediaan sarana dan prasarana.
Kualitas tenaga pendidik dan proses pembelajaran merupakan elemen vital untuk memastikan siswa mendapatkan pendidikan yang mampu membentuk karakter serta mengembangkan potensi mereka.
Usai membuka MPLS, Dimyati meninjau sejumlah fasilitas di SRT 1 Kabupaten Pandeglang. Ia melihat langsung ruang kelas dan fasilitas pendukung yang disiapkan untuk menunjang aktivitas pendidikan para siswa, termasuk asrama guru.
Diketahui, kompleks SRT 1 Kabupaten Pandeglang dibangun di atas lahan seluas 11,3 hektare yang merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang.
Pembangunan sekolah ini didukung oleh alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Kompleks tersebut dilengkapi 36 ruang kelas serta fasilitas asrama terpadu guna mendukung pendidikan siswa dalam lingkungan yang komprehensif, aman, dan nyaman.
Kepala SRT 1 Kabupaten Pandeglang, Siwi Astuti, menjelaskan bahwa saat ini terdapat 474 siswa yang berasal dari Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Tangerang Selatan. Sekolah ini direncanakan memiliki enam rombongan belajar pada masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA dengan kapasitas total mencapai 540 siswa.
Khusus untuk jenjang SD, kata Siwi, masih tersedia kuota bagi calon siswa baru. “Untuk SD masih ada kekurangan karena kadang anaknya belum mau atau orang tuanya belum tega melepas anak mereka (ke asrama),” jelas Siwi. Ia berharap operasional Sekolah Rakyat ini tidak hanya berfokus pada pembelajaran akademik, tetapi juga pembinaan kemandirian secara utuh.
Setelah mengikuti MPLS yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Agustus hingga 11 September 2026, para siswa akan menjalani program matrikulasi selama tiga bulan. Tahapan ini merupakan bagian dari persiapan mental dan akademik siswa sebelum mengikuti proses pembelajaran secara penuh. (Pengirim: Biro Adpim Pemprov Banten)
