Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Provinsi Banten, mengeluarkan surat (SE) imbauan resmi yang ditujukan kepada seluruh kepala sekolah (Kepsek) SMP atau sekolah menengah pertama untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas pelajar agar tidak ikut demo di Jakarta.
Langkah ini, dilakukan sebagai mengantisipasi adanya pelajar di daerah itu terlibat dalam aksi untuk rasa pada Kamis (27/8) di Kawasan Senayan DPR RI, Jakarta.
Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah di Tangerang, Kamis, mengatakan bahwa proses pengawasan dilakukan langsung oleh jajaran tenaga pendidik hingga pihak kepolisian.
“Jadi untuk sementara kegiatan sekolah masih masuk. Tapi aparat kepolisian akan sweeping pelajar untuk mengantisipasi ikut demo ke Jakarta,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Agus Supriatna menambahkan, dalam surat edaran yang ditunjukkan kepada para Kepsek SMP ini menekankan pentingnya peran aktif pihak sekolah dalam memastikan seluruh rangkaian kegiatan belajar mengajar (KBM) berjalan secara optimal.
Di mana, lanjut dia, poin penting yang disoroti adalah pengawasan ketat terhadap tingkat kehadiran siswa. Guru piket dan wali kelas diinstruksikan untuk memantau kehadiran peserta didik secara berkala, termasuk melakukan pengecekan di setiap pergantian jam pelajaran.
“Pengawasan juga diperluas hingga jam sekolah berakhir. Pihak sekolah diminta memastikan agar para siswa langsung pulang ke rumah tepat waktu dan tidak berkeliaran di luar lingkungan sekolah tanpa keterangan yang jelas setelah jam pelajaran selesai,” ungkapnya.
Ia menegaskan, apabila ditemukan siswa yang mangkir tanpa keterangan atau berada di luar sekolah pada jam pelajaran maupun pasca-jam sekolah, pihaknya mengimbau untuk segera menindaklanjuti secara cepat serta berkoordinasi langsung dengan orang tua atau wali murid.
“Melalui edaran ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang berharap seluruh kepala sekolah dapat meneruskan instruksi tersebut kepada jajaran guru serta tenaga kependidikan di satuan pendidikan masing-masing, demi menciptakan lingkungan belajar yang disiplin, aman, dan kondusif,” kata dia.
Sebelumnya, Jajaran Kepolisian Resor Kota (Polresta) Tangerang, Polda Banten menerjunkan sedikitnya 200 lebih personel gabungan untuk melakukan patroli dan penyekatan pergerakan terhadap massa aksi yang akan menuju Jakarta untuk menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026 melalui Gerbang Tol hingga Stasiun Kereta.
“Kami mempersiapkan untuk mengantisipasi adanya masa yang akan ke Jakarta, khusus wilayah Tangerang. Tentunya kita mengantisipasi adanya para pelajar, baik itu anak-anak SMP maupun SMA, yang ikut aksi,” kata Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polresta Tangerang, Kompol Raden Mochammad Sofian.
Untuk pola penyekatan dan pengamanan terhadap pergerakan massa aksi dipetakan di sejumlah titik krusial yang disinyalir menjadi jalur mobilitas, khususnya para remaja dan pelajar.
Di mana, fokus penyekatan dan pemantauan ketat dilakukan di beberapa lokasi strategis seperti di jalur perbatasan Gumarang (antara Tangerang dan Curug), akses Tol Metro, serta pintu Tol Balaraja Barat, Balaraja Timur, Kedaton, hingga jalur arteri di Binuang.
Kemudian, pengawasan juga dilakukan di Stasiun Daru, Stasiun Tiga Raksa, dan Stasiun Cikoya. Selanjutnya, penempatan personel gabungan di berbagai objek vital serta kawasan terminal guna mencegah aksi mobilitas massa menuju Jakarta.
“Untuk memaksimalkan pengamanan, Polresta Tangerang tidak bekerja sendiri. Sebanyak 200 personel kepolisian didukung oleh unsur TNI, Dinas Perhubungan (Dishub), dan Satpol PP untuk melaksanakan patroli skala besar,” kata dia. (Pewarta : Azmi Syamsul Ma’arif – LKBN Antara)
