Provinsi Banten telah meraih penghargaan berupa Anugerah Parahita Ekapraya (APE) sebanyak 6 kali. Kondisi inilah yang menjadi bukti bahwa program-program pembangunan yang sudah dilaksanakan di Banten, memang dilakukan dengan berpedoman pada strategi pengarusutamaan gender.
“Untuk senantiasa terus meningkatkan peran-peran institusional perempuan dalam sektor publik khususnya melalui perencanaan pembangunan responsif gender,” kata Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy dalam sambutannya pada acara pembukaan Rakornas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2019 di ICE BSD Tangerang, Rabu (24/4).
Acara yang dihadiri ratusan perwakilan Pemda se-Indonesia tersebut dibuka oleh Menteri Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak Yohana Yembise. Turut Hadir Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.
Andika mengungkapkan, Pemprov Banten berkomitmen terhadap penyelenggaraan pembangunan berbasis gender guna terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender. Kesetaraan gender akan mempercepat proses pembangunan terutama kaitannya dalam pembangunan sumber daya manusia.
Baca: Sebanyak 269 CPNS Dapat SK Gubernur Mulai Berkerja di Pemprov Banten
Hal itu mengacu pada kebijakan formal dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 tahun 2005 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dan Peraturan Gubernur Banten Nomor Nomor 80 Tahun 2014 tentang Percepatan Pengarustamaan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Provinsi Banten.
“Pemerintah Provinsi Banten terus berupaya meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam pembangunan daerah,” katanya.
Sementara itu, Menteri Yohana mengatakan, melalui rakornas kali ini diharapkan dapat merumuskan berbagai solusi atas permasalahan perlindungan perempuan dan anak dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan perlindungan perempuan dan anak yang lebih sinergis dan optimal sebagai pemenuhan hak perempuan dan kepentingan terbaik bagi anak sesuai cita-cita pembangunan nasional.
Untuk diketahui, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan PPPA (Rakornas PPPA) 2019 yang berbeda dari tahun sebelumnya.
Rakornas kali ini digelar dalam rangka menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan penggunaan internet, big data, dan intelegensi artifisial. Rakornas pun mengusung tema, “Menuju Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4.0”. (Subag Peliputan dan Dokumentasi Biro ARTP Pemprov Banten)
