Walikota Serang, Syafrudin mengakui, pendataan jaring pengaman sosial (JPS) di Kota Serang kurang serius. Ini disebabkan petugas pendata tidak diberi honor. Petugas pendataan itu adalah RT dan RW.
Demikian Walikota Serang seusai menghadiri kujungan kerja Komisi VIII DPR RI di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang. Selasa (30/6/2020).
Karena itu, orang nomer satu di Kota Serang itu mengusulkan pemberian honor bagi petugas pendata JPS. Tujuan petugas pendata lebih serius dan akurat ketika melakukan pekerjaannya. Tidak adanya uang honor, menjadi faktor bantuan kurang tepat sasaran.
Walikota mengaku masih menunggu arahan, apakah uang honor dianggarkan oleh Pemkot Serang atau oleh pemerintah pusat. “Dari RW/RT itu kurang serius. Saya meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan honor. Pasti petugas pendataan akan lebih serius sehingga pendataan akan akurat,” katanya.
Baca:
- Pujianto: Perbaiki Data Penerima Bantuan JPS Covid 19 di Kota Serang
- Pemkot Serang Akan Salurkan JPS Selama 6 Bulan
- Budi: Ganti Bank dan Susun Data, Penyebab Lambatnya Salurkan Bansos
Dijadikan Pelajaran
Sementara, Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto meminta agar kondisi saat ini dijadikan pembelajaran agar pendataan calon penerima bantuan bisa diperbaiki, terberifikasi dan terus menerus dilakukan validasi data.
“Kalau bantuannya, saya kira sudah bagus. Tinggal memang beberapa titik yang terjadi masalah, misalkan ada PNS menerima, anggota dewan terdaftar, orang kaya terdaftar dan lain sebagainya. Sebab walaupun hanya 10 orang lebih, tapi ada masyarakat yang mendengar itu, tentu hatinya sangat sersayat,” kata anggota DPR RI asal Fraksi PAN dari Dapil Banten II.
Yandri mengaku, pihaknya berkomitmen akan memastikan penerima bantuan JPS tepat sasaran. “Kalau perlu berikan contoh, jika yang tidak berhak menerima tapi dapat bantuan, kembalikan. Dan itu bisa laporkan ke Dinas Sosial sebagai ajang kampanye untuk kerjasama yang baik,” paparnya.
Turut hadir acara itu Ketua dan Anggota Komisi VIII DPR RI, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin, Asda III Pemrov Banten Samsir, Wali Kota Serang Syafrudin serta OPD dari kabupaten/kota se-Provinsi Banten. (Sofi Mahalali)
