Budi: Ganti Bank dan Susun Data, Penyebab Lambatnya Salurkan Bansos

Plt Sekretaris Dinas Sosial Banten, Budi Darma Sumapraja menjelaskan, keterlambatan penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) JPS Covid 19 disebabkan kondisi di luar dugaan, termasuk pandemi covid 19 dan ganti bank penyalur bansos dari Bank Banten ke Bank Rakyat Indonesia (BRI).

“Insya Allah, kami menyelesaikan penyaluran bansos tahap I sebanyak 421.000 keluarga penerima manfaat atau KPM. Kendala yang dihadapi, Alhamdulillah teratasi secepatnya,” kata Budi Darma Sumapraja, Plt Sekretaris Dinas Sosial Banten yang dihubungi MediaBanten.Com, Minggu (7/6/2020).

Budi menegaskan, penyaluran Bansos JPS Covid 19 untuk tahap II dan III diyakini tidak memerlukan proses lama. Alasannya, para KPM kini sudah memiliki rekening BRI, bank penyalur yang baru.

Sebelumnya, Ketua DPRD Banten, Andra Soni mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten baru mampu menyalurkan bantuan sosial (Bansos) ke 70.000 keluarga penerima dari target 421.000 keluarga. Data penyaluran itu tercatat per tanggal 3 Juni 2020 (Baca: Penyaluran Bansos Dinilai Lambat, Banten Baru Salurkan 30% Dari Target).

Baca:

Demikian dikemukakan Andra Soni, Ketua DPRD Banten dalam diskusi dengan Ombudsman dan Kejati Banten, Jumat (5/6/2020). Dalam diskusi itu, Andra Soni mengatakan, Ketua DPRD adalah Wakil Gugus Tugas Penanganan Percepatan Covid 19. Tugasnya melakukan fungsi pengawasan sebagai anggota dewan, dan berkoordinasi penanganan pandemi Covid 19.

Bank Penyalur

Plt Sekretaris Dinas Sosial Banten, Budi Darma Sumapraja mengatakan, Bank Banten yang menjadi salah satu bank penyalur secara resmi mengirimkan surat ke Dinas Sosial untuk tidak lagi menjadi bank penyalur Bansos. Ini proses ganti bank. Surat itu dikirimkan setelah Pemprov Banten memindahkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari Bank Banten ke Bank Jabar Banten (BJB).

Karena itu, untuk wilayah Serang, Cilegon (Seragon) dan Lebak, bank penyalur Bansos dipindahkan ke Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sedangkan wilayah Selatan dan Tangerang masih bisa dikaver oleh BJB. “Jika menempuh mekanisme normal membuka rekening penerima manfaat di bank, tentu memerlukan waktu. Saya bersyukur, BRI sangat membantu dengan membuka rekening secara kolektif. Jadi prosesnya sangat cepat untuk rekening berjumlah ribuan,” katanya.

Kendala lain yang dihadapi adalah tenaga pengolah data di kabupaten dan kota sangat terbatas, menyebabkan keterlambatan pengusulan KPM. Proses ini bolak-balik antara kabupaten/kota ke provinsi, dikembalikan lagi ke kabupaten/kota untuk perbaikan data. “Setelah fix, baru kami ajukan ke bank penyalur untuk dibukakan rekening. Ini pun bukan masalah yang sederhana,” ujarnya.

Rekening yang dibuka secara kolektif itu, Dinsos Banten melakukan verifikasi ulang agar tidak terjadi nama ganda atau NIK yang salah. Setelah dana ditransfer, penyerahan rekening yang sudah diisi dana bansos itu dinilai menjadi rumit.

“Di lapangan, kami harus memerhatikan social disatancing atau menjaga jarak. Sementara para penerima sering mengabaikan hal tersebut. Kami berusaha agar tidak terjadi kerumunan. Dan itu memang tidak mudah,” katanya. (IN Rosyadi)

Berita Terkait