Mempersoalkan Banten Internasional Stadium atau BIS yang belum dikelola oleh Pj Gubernur Banten saat ini seperti memercik air didulang terpercik muka sendiri.
OLEH: ERIC ISLAMI *)
Betapa tidak? Banten Internation Stadium yang telah menghabiskan dana Rp. 874,317 miliar dari APBD Banten melalui mekanisme hutang ke PT MSI (BUMN) saat ini tidak layak untuk digunakan.
Dari kapasitas Banten International Stadium yang dapat menampung sekitar 30 ribu orang hanya memiliki satu pintu keluar dan jalur transportasi umum yang terbatas. Bayangkan jika 5.000 saja kendaraan yang masuk, maka butuh waktu berjam-jam untuk mengurai kemacetannya yang mengular panjang.
Patut dipertanyakan kembali perencanaan pembangunannya, DED dan analisa dampak lingkungannya.
Kendati telah diresmikan sejak 9 Mei 2022, masih teringat Ketika BIS dibangun saat pandemik covid 19, masyarakat saat itu butuh pencegahan dan penanganan covid serta dampak ekonomi yang ditimbulkan. Dengan alasan untuk meyerap tenaga kerja namun tidak terbukti.
Tuduhan bahwa Pj Gubenur Banten saat ini membiarkan dan tidak mengelola Banten International Stadium sebagai kebanggaan masyarakat Banten jelas salah alamat. Siapa pihak ketiga yang mau mengelola dengan kondisi BIS seperti saat ini?
Jadi persoalan BIS tidak sesederhana yang dibayangkan, bisa dikelola oleh pihak ketiga. Jangankan dikelola oleh pihak ketiga, untuk dikelola oleh Pemprov sendiri akan terbayang kerumitannya.
Karena biaya perawatan yang tinggi namun tetap belum bisa digunakan karena keamanan dan kenyamanannya yang minim. Siapa yang mau memanfaatkan BIS untuk berbagai event?
Sanggupkah pihak ketiga mengelola Banten International Stadium dengan gambaran seperti itu. oleh karena itu proses selektifitas memilih pihak pengelola BIS tidak hanya pada persoalan pendanaan.
Tetapi juga menyangkut persoalan keamanan dan kenyamanan seperti tersebut di atas. Jangan sampai keruwetan akibat kemacetan yang ditimbulkan justru menimbulkan persoalan setiapkali digelar event di Banten International Stadium.
Persoalan lainnya yang juga mesti dipertimbangkan adalah prioritas dan urgensi pengelolaan saat ini, dimana masalah pengangguran, kemiskinan, korupsi dan tahun politik yang menguras banyak tenaga, pikiran dan biaya yang tidak sedikit untuk mempersiapkan pemilu serentak tahun 2024.
Jangan sampai BIS yang akan dikelola menjadi pusat perhatian kembali karena timing yang belum tepat.
Siapapun berharap, BIS segera bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Banten dalam semua perspektif yang dapat mengangkat derajat kebanggaan Banten.
Ketika BIS memang bisa digunakan dengan baik. BIS harus dicarikan Solusi yang tepat atas kendalanya saat ini bukan menuntut untuk segera digunakan. (**)
*) ERIC ISLAMI adalah Ketua Forum Ekonomi Kreatif (Fekraf) Banten
