Dirty vote, film dokumenter yang tayang di hari pertama masa tenang kampanye Pilpres tahun 2024, seperti menemukan momentumnya menjelang hari pencoblosan. Film ini menjadi puncak kritik atas etika kekuasaan yang sudah dimulai sejak kasus MK hingga saat ini.
OLEH: ANDIKA HAZRUMY *)
Viral. sudah 7 juta lebih kali ditonton. Terlepas dari perdebatan pendapat atas tayangan tersebut, tak bisa dipungkiri, disadari film ini memberi efek elektoral, keberpihakan kepada paslon tertentu dan potensi kerugian elektoral pada paslon lain.
Etika kekuasaan yang dikritik di dalam film tersebut sebenarnya sama tidak clearnya dalam etika film ini. Karena kekayaan data dalam film tersebut “dibebankan” pada konteks politik 2024.
Padahal seluruh elit politik yang terlibat dalam pilpres 2024, termasuk APH telah lama minus etika dalam Pilpres-Pilpres sebelumnya.
Persoalan netralitas penyelenggara pemilu, netralitas ASN, netralitas APH, bansos sebagai alat politik kampanye, saling copot baliho, dan “serangan fajar” sebagai serangan terakhir bagi-bagi uang merupakan masalah-masalah yang terus berulang dari pemilu ke Pemilu.
Apa bedanya visualisasi dirty vote dengan praktek-praktek kecurangan pemilu sebelumnya?
Keseluruhan ketersediaan etika dalam kehidupan bertujuan pada pencapaian nilai-nilai ideal, seperti integritas, keadilan, dan sebagainya. Sumber etika tertinggi adalah nilai dan norma agama.
Ideologi adalah metodelogi perjuangan yang meyakini nilai dan tujuan tertentu yang seringkali mengimitasi atau mengadopsi keyakinan seperti di dalam agama.
Hukum akan mengambil nilai-nilai atau norma yang berada di masyarakat, termasuk didalam agama. Agama akan selalu dijadikan identitas oleh kontestan untuk mempengaruhi keterpilihan kontestasi sebagai salah satu jalan meraih kekuasaan.
Berbeda dengan penguasa. Dalam prakteknya, penguasa tidak ingin pusing dengan etika. Penguasa hanya akan peduli pada penempatan kehendaknya di dalam hukum melalui politik. Siapapun penguasanya, apakah 01, 02 atau 03 kelak.
Di sini lah ada gap antara etika masyarakat awam, etika akademisi yang diwakili oleh 3 orang ahli hukum tata negara dalam film dirty vote dan etika kekuasaan.
Dimana gapnya? Etika dalam kekuasaan tidak akan mempengaruhi upaya pengerahan segenap kemampuan untuk mempertahankan atau merebut kekuasaan melalui setiap celah jalan simpati maupun “potensi tekanan”.
Mengapa? karena hanya ada 1 standar dalam demokrasi dalam etika kekuasaan, logistik untuk mempertahankan atau merebut kekuasaan itu sangat mahal.
Standar lainnya, seperti norma dan nilai luhurnya tentu saja tidak sama dalam penerapannya di lapangan.
Etika ilmuan atau akademisi tentu saja akan berangkat dari segenap lapisan paradigma, konsep dan teori yang akan menjadi ukuran atas keteraturan politik kekuasaan sesuai dengan mahzab keilmuan yang dipegang.
Artinya, realitas politik pasti akan berbeda dengan ilmu politik. Disisi lain kampus juga tak berdaya mengolah etika kekuasaan yang masuk kedalam politik pemilihan rektor yang sangat politis, dan seringkali dipengaruhi oleh politik praktis.
Memahami etika masyarakat akan lebih sederhana. Masyarakat akan selalu melihat tampilan luar, yakni panggung elit politik, kekuasaan dan para pengkritiknya di dalam bingkai media.
Masyarakat akan mengamati objektifitas yang dilebihkan dan subjektifitas yang dipertajam dalam sebuah industri yang bernama demokrasi.
Maka untuk mengukur apakah pesan dalam film dirty vote menjadi penting untuk melihat kecurangan dalam Pilpres tahun 2024, harus dipastikan oleh apakah film dirty vote terbebas dari keberpihakan baik yang tersirat maupun tersurat dalam konteks pilpres.
Mengingat seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, disadari bahwa film ini akan memberikan keuntungan dan kerugian elektoral pada paslon-paslon tertentu. Padahal kecurangan dari pemilu ke pemilu selalu terjadi dan nyaris tanpa Solusi.
Kecurangan pemilu seolah-olah menjadi isu elitis ditengah masyarakat yang terpelihara oleh nilai-nilai manipulatif demokrasi sejak lama.
Nilai-nilai manipualtif demokratis yang lahir karena kualitas partai politik yang rendah, pendidikan politik kepada masyarakat yang artifisial dan karikatif dan terpeliharanya dukung mendukung transaksional yang terjadi dihanpir setiap lini tahapan Pemilu. (*)
*) ANDIKA HAZRUMY adalah akademisi sekaligus politisi muda yang pernah menjadi Wakil Gubernur Banten. Dan saat ini tengah bersiap kembali mengikuti kontestasi pada Pemilu 2024.
