Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten melakukan efisiensi anggaran mencapai Rp102 miliar, termasuk di dalamnya anggaran perjalanan dinas milik 100 anggota DPRD Banten yang dipangkar sebesar Rp71 miliar pada tahun 2025.
Sekretaris DPRD Banten, Deden Apriandhi Hartawan mengatakan, Jumat (14/3/2025) bahwa pemangkasan anggaran ini sebagai tindak lanjutInstruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja daerah.
Deden mengatakan anggaran perjalanan dinas milik DPRD Banten yang dipangkas berjumlah Rp71 miliar. “Jadi nantinya dewan dalam satu bulan bisa empat kali kunker. Sekarang cuman bisa dua kali,” kata Deden.
Total dari efisiensi di DPRD Banten, termasuk anggaran perjalanan dinas tersebut yakni Rp102 miliar, yang mana termasuk makan minum, pemeliharaan, termasuk publikasi.
Pemangkasan anggaran kunker ini telah disetujui oleh para anggota DPRD Banten, sebagai komitmen dalam mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto.
Deden juga mengatakan berencana untuk melakukan rasionalisasi terhadap anggaran sosialisasi peraturan daerah atau sosper anggota DPRD Banten.
Anggaran untuk sosper tersebut mencapai Rp60 miliar. Selain itu, anggaran makan minum 100 anggota DPRD Banten saat melakukan sosper mencapai Rp30 miliar.
Deden mengatakan sosper ini berjalan efektif dengan para anggota DPRD Banten yang mengedukasi warga tentang produk hukum yang dimiliki oleh Pemprov Banten.
Sementara, Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim mengaku mendukung pelaksanaan dari Inpres efisiensi guna adanya efektivitas penggunaan anggaran.
“Kami sepakat jika seluruh OPD maupun DPRD harus dapat melakukan efisiensi terhadap belanja yang sifatnya seremonial saja. Tentu, DPRD Banten siap untuk menjalankan Inpres itu dengan melakukan efisiensi perjalanan dinas anggota DPRD,” kata sia.
Meskipun begitu, Fahmi menekankan agar efisiensi ini tidak dilakukan dengan memotong program yang sifatnya untuk kemaslahatan masyarakat Banten seperti bantuan sosial, anggaran pendidikan maupun infrastruktur.
“Kita akan terus melakukan koordinasi dengan Pemprov Banten selaku pengguna anggaran untuk bagaimana memprioritaskan kepentingan masyarakat Banten, khususnya dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pemenuhan pelayanan kesehatan. Tiga sektor itu jangan sampai kena efisiensi, bila perlu ditambah,”pungkasnya. (Sumber: LKBN Antara)
