Mukhlis: Pemprov dan DPRD Berbeda Pandangan Pemulihan Ekonomi

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Banten tahun 2021 dinilai belum sesuai dengan tema pemulihan ekonomi yang digaungkan pemerintah pusat. Penyebabnya ada perbedaan pandangan antara Pemprov dengan DPRD Banten.

“Kami dari Fraksi PDIP berpandangan bahwa pembangunan infrastruktur seperti membangun stadion yang megah, tidak akan secara langsung menaikan daya beli masyarakat yang terkontraksi akibat pandemi Covid 19 yang berkepanjangan,” kata Muchlis, Ketua Fraksi PDIP DPRD Banten.

Frkasi PDIP DPRD Banten menginginkan, alokasi anggaran sebesar 50 persen dari APBD yang berfungsi langsung meningkatkan daya beli masyarakat untuk memulihkan ekohomi lokal yang terpuruk akibat pandemi Covid 19.

Pernyataan Ketua Fraksi PDIP DPRD Banten, Muchlis itu mengemuka dalam pembicaraan di BantenPodcast Yotube dengan host, Ikhsan Ahmad yang dikutip MediaBanten.Com, Minggu (19/9/2021).

Menurutnya, Pemprov Banten berpandangan, pembangunan infrasruktur seperti stadion megah dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Alasannya ini tidak dijabarkan lebih rinci bagaimana pembangunan stadion megah itu serta merta meningkatkan daya beli masyarakat.

Baca Juga:   Diguncang 29 Gempa, Banten Belum Siap Mitigasi Bencana dan Tsunami

“Menurut saya, hal itu harus melalui proses yang agak panjang, tidak serta merta meningkatkan daya beli. Padahal tema anggaran yang ditetapkan pemerintah adalah pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid 19. Itu berarti harus meningkatkan daya beli secara langsung,” ujarnya.

Beberapa catatan, ke depan, tema penganggaran masih sama peningkatan ekonomi dan sumber daya manusia. “Kami akan mendorong pemprov untuk fokus memenuhi kebutuhan masyarakat dan harus diintervensi agar daya beli masyarakat meningkat,” ujarnya.

Mukhlis membenarkan, APBD Banten tahun 2021 pada perubahan mengalami anjlok dari Rp16 triliun lebih menjadi Rp12 triliun. “Sebenarnya ini cukup, tetapi harus diingat APBD kita mengalami defisit lebih Rp4 triliun dan rencananya akan ditutup pinjaman dari PT SMI. Ternyata batal,” katanya.

Pembatalan pinjaman dari PT SMI, BUMN Kementrian Keuangan itu mengharuskan perubahan anggaran yang signifikan. “Hampir semua pos anggaran infrastruktur dikurangi atau ada yang dhilangkan, terutama yang semula direncanakan pembiayaannya dari pinjaman tersebut,” ujarnya.

Baca Juga:   Andika: Pemprov Banten Dukung BPOM Efektifkan Pengawasan Obat dan Makanan

“Kami menganggap ada perubahan radikal, ketika APBD Rp16 triliun turun menjadi Rp12 trilun, itu sangat luar biasa,” ujarnya.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Banten juga membenarkan semua anggaran untuk penanganan Covid 19, temasuk bantuan sosial ditepatkan di pos Biaya Tidak Terduga (BTT).

Menurutnya, APBD Rp12 triliun tetap bermuara untuk kesejahteraan rakyat. Misalnya bagaimana membangun jalan di wilayah-wilayah bekas bencana. Tidak melulu, apa yang kami sampaikan tadi. Termasuk juga ada modal tanah. Ini juga bagaimana agar tanah ke depan tidak naik, sekarang fluktuatif. Minimal diamankan. (Reporter / Editor: IN Rosyadi)

Tonton lebih lanjut di Kanal BantenPodcast di Youtube. Jangan lupa like dan subscribe ya …

Berita Terkait