LingkunganMediaBanten TV

Soroti WUP Ujung Kulon, Garda Siliwangi Banten: Menteri ESDM Jangan Usik Wilayah Konservasi

Sekretaris Wilayah DPD Garda Siliwangi Indonesia Provinsi Banten, Abdul Latif menyoroti penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di sebagian perairan laut kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang.

Menurutnya, persoalan tersebut jauh lebih mendesak untuk mendapat perhatian dibandingkan wacana pemindahan badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.

Abdul Latif mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, penetapan WUP di kawasan tersebut telah diterbitkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Februari 2026.

Ia menilai, keberadaan WUP di sekitar kawasan konservasi perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi menimbulkan dampak terhadap ekosistem, habitat, serta kelangsungan hidup satwa yang dilindungi di TNUK.

“Menurut saya, yang harus lebih kita soroti adalah fakta bahwa wilayah usaha pertambangan sudah ditetapkan. Jangan sampai perhatian masyarakat hanya tertuju pada wacana pemindahan badak Jawa, sementara persoalan yang sudah terjadi justru luput dari perhatian,” kata Abdul Latif saat berbincang dengan host Beni Hendriana di studio BantenPodcast, Rabu (18/11/2026).

Ia menegaskan, hingga saat ini dirinya belum melihat adanya kondisi darurat yang mengharuskan badak Jawa atau badak bercula satu dipindahkan dari habitat aslinya.

Menurutnya, pemindahan satwa endemik tersebut harus didasarkan pada kajian ilmiah dan perhitungan matang, terutama terkait keselamatan serta keberlangsungan hidup badak Jawa.

Abdul Latif juga mengingatkan bahwa badak Jawa merupakan salah satu identitas kebanggaan masyarakat Banten sekaligus kekayaan alam yang memiliki nilai penting bagi dunia.

“Kalau memang belum ada situasi darurat, saya rasa sudah menjadi harga mati untuk tetap membiarkan Taman Nasional Ujung Kulon menjadi habitat badak bercula satu. Itu merupakan warisan yang harus kita pertahankan untuk anak cucu kita,” tegasnya.

Mineral Berharga

Ia tidak menampik bahwa kawasan Ujung Kulon memiliki potensi sumber daya alam berupa kandungan mineral berharga. Namun, menurutnya, potensi tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk membuka ruang pertambangan di sekitar kawasan konservasi.

Abdul Latif juga mempertanyakan anggapan bahwa aktivitas pertambangan secara otomatis dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai, pengalaman di sejumlah daerah pertambangan di Indonesia menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya alam tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Kalau daerah yang memiliki banyak wilayah pertambangan otomatis membuat masyarakatnya sejahtera, makmur, baik secara ekonomi maupun pendidikan, mungkin kita tidak akan terlalu mempermasalahkannya. Tetapi faktanya, masih ada ketimpangan sosial di daerah-daerah pertambangan,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah seharusnya mengoptimalkan potensi lain di kawasan Ujung Kulon, seperti wisata alam dan wisata konservasi, tanpa harus mengorbankan kelestarian lingkungan.

Ia juga meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat Banten mengenai penetapan WUP tersebut, termasuk dampak dan rencana pemanfaatannya.

Abdul Latif menegaskan, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan penolakan apabila suatu kebijakan dinilai berpotensi mengganggu lingkungan dan kepentingan hidup mereka.

“Program pemerintah, termasuk Proyek Strategis Nasional, harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Kalau pelaksanaannya justru meresahkan masyarakat dan mengganggu ekosistem yang sudah ada, pemerintah harus bersedia mendengar masukan dan aspirasi masyarakat,” katanya.

Secara khusus, ia menyampaikan pesan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar tidak mengusik kawasan yang menurutnya merupakan warisan alam dan kebanggaan masyarakat Banten.

“Janganlah usik daerah kami yang sudah paten ini. Jangan salahkan kami kalau masyarakat kemudian bersuara keras ketika wilayah dan warisan leluhur kami terganggu. Ini bukan soal berani atau tidak berani, tetapi soal memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat Banten,” tandasnya.

Ia berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat lebih terbuka terhadap aspirasi masyarakat serta memastikan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam tidak mengorbankan kawasan konservasi dan kelestarian lingkungan di Provinsi Banten. (Aden Hasanudin)

Tonton lebih detik di bawah ini:

Aden Hasanudin

Back to top button