Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Budi Prajogo dari Fraksi PKS menolak kenaikan BBM Subsidi. Hal itu disampaikan saat menjadi narasumber di Studio Banten Podcast, dikutip mediabanten, Jumat (16/09/2022).
Dia mengatakan, kenaikkan BBM Subsidi memiliki trigger down effect yang besar. Karena semua bidang dalam perekonomian pasti terdampak akibat kenaikkan BBM. Sehingga hal itu akan mendorong inflasi dan daya beli masyarakat.
Sebenarnya, inflasi tersebut bagus selama masyarakat mampu membeli BBM Subsidi, namun yang sekarang terjadi masyarakat sedang dalam krisis ekonomi paska covid-19.
Budi mengatakan kebijakan tersebut kurang tepat di saat masyarakat ingin bangkit dari pandemi covid-19.
Seharusnya, Pemerintah sudah mendengar dan meilhat apa yang terjadi di masyarakat. Pemerintah ada punya opsi untuk memperbaiki keadaan yang dialami masyarakat.
Opsi tersebut, antara lain memperbaiki efek dari inflasi itu dengan bantuan subsidi sebesar Rp600 ribu dalam 4 bulan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan harus diikuti oleh provinsi dan kabupaten.
“Kami mengapresiasi bantuan tersebut, namun dampak dari kenaikkan BBM mempengaruhi daya beli yang dimiliki oleh masyarakat, Rp600 ribu untuk 4 bulan dinilai kurang. Karena kemampuan untuk membeli sesuatu akan turun akibat inflasi yang terjadi,”ujarnya.
Budi Prayogo menilai, banyaknya aksi unjuk rasa merupakan aspirasi masyarakat yang nyata tanpa adanya rekayasa.
Dia mengatakan jika ingin meringankan masyarakat dalam hal BBM, kurangi pembiayaan pembangungan infrastruktur.
Namun, Budi membenarkan, Bantuan Langsung Tunai dari pemerintah pusat belum dianggap menjadi solusi di berbagai daerah.
Pemerintah menganggarkan bantuan inflasi Rp45 miliar sebagai bentuk upaya menangani efek dari inflasi kenaikan BBM. Bantuan tersebut disalurkan ke penerima yang terdaftar di masing – masing daerah.
Dia mengatakan harga BBM bisa turun karena ini masalah kebijakan pengganggaran, namun harus melihat situasi dari harga minyak dunia turun dan negara mampu memsubsidi BBM.
Sebagai Fraksi PKS, PKS pusat mempunyai kajian khusus untuk menurunkan harga BBM, di antarnya kurangi belanja infrastruktur, kurangi infrastruktur IKN dan kereta cepat hal tersebut mampu membiayai subsidi BBM.
(Editor: Abdul Hadi)
