MUI Banten Belum Bersikap Eks Napi Koruptor Jadi Ketua MUI Cilegon

eks napi ketua mui cilegon

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banten mengaku belum bersikap atas terpilihnya eks napi korupsi, Dimyati S Abu Bakar menjadi Ketua MUI Kota Cilegon. Al Khariyah, salah satu organisasi Islam menggugat soal terpilihanya eks napi koruptor tersebut ke Pengadilan Negeri Serang. Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI, Prof Zakaria Syafe’i mengatakan masih melakukan kajian terkait hal ini. Sudah ada beberapa solusi yang disiapkan dan tinggal menunggu tim dari Dewan Pertimbangan untuk memutuskan. Dewan Pertimbangan Ulama, yang berjumlah 7 orang, katanya sulit mencari titik temu atas masalah ini. Sikap ulama di Cilegon juga bervariasi antara…

Gubernur Banten Minta Pekerjaan Fisik Rampung Oktober 2020

Gubernur Banten, Wahidin Halim meminta seluruh kepala dan sekretaris organisasi perangkat daerah (OPD) untuk fokus dalam pelaksanaan program tahun 2020. Khusus pekerjaan fisik, Gubernur menginstruksikan, dapat rampung pada Oktober 2020. Kegiatan fisik itu harus dipercepat setelah banjir bandang dan longsor pada 1 Januari 2020. Tujuannya menormalkan dan meningkatkan kembali aksesibilitas perekonomian masyarakat. “Target fisik tahun 2020, Oktober sudah harus selesai. Breakdown di masing-masing dinas. Januari lelang, Februari pelaksanaan, Oktober selesai. Nanti Oktober atau November anggaran Tahun 2021 sudah ditetapkan,” kata Wahidin Halim, Gubernur Banten dalam rapat dengan Kepala dan Sekretaris…

Rano Alfath: Jangan Tebang Pilih Tindak Tambang Ilegal di TNGHS

Rano Alfath, anggota Komisi III DPR RI minta kepolisian menindak tegas pelaku penambangan emas ilegal di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), khusunya di Kabupaten Lebak. Apalagi Presiden RI, Joko Widodo meyebut penyebab banjir bandang dan longsor di Lebak adalah penebangan pohon dan penambangan emas ilegal. Rano Alfath berencana beraudiensi dengan Kapolda Banten terkait tambang ilegal di TNGHS. Audiensi ini khusus tambang yang berada di wilayah hukum Lebak. “Kalau saya komisi tiga, bersama perwakilan dari Banten akan audiensi dan memanggil Kapolda Banten untuk melihat itu. Saya yakin Kapolda sudah menjalankan…

DPW PAN Banten Gelar Dialog Bacalon Walikota-Wakil Walikota Cilegon

DPW PAN Banten Penjaringan Cilegon

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Banten menggelar dialog terbuka di Kantornya, Taktakan, Kota Serang, Sabtu, (11/1/2020). Dialog itu merupakan skema PAN Banten dalam melakukan penilaian secara obejektif atas pemaparan visi misi 11 kandidat atau bakal calon Walikot dan Wakil Walikota Cilegon priode 2020-2025 yang bertajuk ‘Strategi Pembangunan Kota Cilegon‘. Selain itu, pemaparan visi misi tersebut merupakan rangkaian dalam proses penjaringan bakal calon yang dilksanakan PAN. Ketua Tim Pilkada DPW PAN Banten, Haerul Ritonga dalam sambutanya menuturkan, ada 11 nama yang mendaftarkan ke penjaringan PAN, 6 bakal…

Warga Lebak Diminta Tetap Siaga, Curah Hujan Masih Tinggi

cuaca di kabupaten lebak masih tinggi

Curah hujan di sebagian Provinsi Banten diprediksi masih tetap tinggi. Karena itu, Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Lebak minta masyarakat tetap siaga, karena berpotensi menimbulkan bencana, terutama banjir dan longsor. “Kami minta warga meningkatkan kesiagaan curah hujan tinggi itu,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebak Kaprawi di Lebak, Jumat (10/1/2020) seperti dikutip MediaBanten.Com dari Antara. Masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana banjir dan longsor di Kabupaten Lebak tetap waspada sehubungan curah hujan beberapa hari ke depan cenderung meningkat. Potensi hujan itu berpeluang pagi, siang, sore dan malam dengan intensitas…

Nizar: Gubernur Jangan Baperan Soal BPBD Gagap Tangani Bencana

Ketua Komisi V DPRD Banten, M Nizar minta Gubernur Banten, Wahidin Halim jangan “baperan” menghadapi kritik terhadap BPBD Banten yang dinilai gagap dalam menangani bencana banjir dan longsor. Kritik itu dilontarkan Ketua DPRD Banten, Andra Soni. Karena BPBD dinilai tidak maksimal dan tidak terkoordinasi dengan baik dalam penanganan korban banjir bandang dan longsor di Kabupaten Lebak (Baca: Ketua DPRD Banten: BPBD Dinilai Selalu Gagap Tangani Kebencanaan). “Kita kan sudah melakukan Rakor. Dalam rakor kita bertanya ke BPBD, dimana pusat krisis? Jawabannya di Plaza Aspirasi. Lah kok, kita tanya, bencananya memang…

DPRD Kota Serang: Pemprov Arogan Bongkar Rumah Warga Banten Lama

Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi kecewa atas arogansi oknum pejabat dan pelaksana Pemprov Banten dalam pembongkaran 54 rumah di Kebalen dan Ciputri, Kawasan Banten Lama, Kota Serang. Budi mengingatkan, pejabat Banten diharapkan tidak bersikap arogan, apalagi mengancam warganya dalam melakukan penggusuran. “Saya ke sini (lokasi penggusuran), bukan menghalangi pembangunan, tapi caranya yang manusiawi lah. Semua bisa dimusyawarahkan,” kata Budi Rustandi, Ketua DPRD Banten, Rabu (8/1/2020). Budi memaklumi Pemprov Banten tengah melakukan revitalisasi kawasan tersebut. Tapi Budi merasa kecewa kepada Pemprov Banten. Karena tata cara pembongkaran mengedepankan arogansi. Aduan Masyarakat…

DPRD Banten: Kaji Ulang Pembangunan Wisata Di Citorek Paska Banjir

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten, Andra Soni meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten meninjau ulang pengembangan obyek wisata Negeri Atas Awan di Citorek, Kabupaten Lebak. Obyek wisata itu berada di sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGS). Di sekitar taman nasional ini banyak penambangan emas liar yang disebut Presiden RI, Joko Widodo sebagai penyebab banjir dan longsor di Lebak. Politisi Gerindra ini menduga, pembangunan jalan yang dilakukan Pemprov Banten menuju kawasan wisata tersebut, tidak memiliki kajian yang lengkap. Sebelum banjir bandang dan longsor tersebut, sesungguhnya telah didahului bencana di…

Dinilai Langgar Hukum, DPRD Banten Pertanyakan 14 Proyek Jadi 1 Paket

jalan betonisasi cikamunding

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten segera meminta penjelasan soal 14 paket infrastruktur di Banten sebelah utara menjadi 1 paket senilai Rp115,16 miliar. Pemaketan ini dinilai melanggar Perpers No. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Terutama pasal 4 yang menyebutkan peran serta usaha mikro kecil dan menengah. Pemaketan itu juga dinilai berpotensi menjadi persoalan hukum. Karena tata cara pemaketan telah melanggar peraturan dan perundang-undangan. Ketua DPRD Banten, Andra Soni mengaku soal 14 proyek yang dipaketkan menjadi satu paket itu tidak pernah dibicarakan dengan anggota DPRD dalam pembahasan soal…

Gubernur Banten Bicara Soal Pemecatan 17 ASN, Anti Korupsi Hingga Tunggu Bawaslu

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memberhentikan dengan tidak hormat alias pemecatan terhadap 17 aparatur sipil negara (ASN) setelah terbukti korupsi. Pemecatan itu merupakan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk “membersihkan” Pemprov Banten dari para koruptor. Demikian dikatakan Gubernur Banten Wahidin Halim sesaat setelah menerima laporan dari Inspektur Provinsi Banten, Kusmayadi di kediamannya, Minggu (7/4/2019) seperti yang dilansir siaran pers dari Diskominfo Banten yang diterima MediaBanten.Com. Tindakan pemecatan terhadap 17 ASN di Pemprov Banten itu merupakan bukti tidak adanya toleransi terhadap para ASN yang telah dinyatakan bersalah korupsi. “Saya akan tegakkan dan…