Asep Rahmatullah atau dipanggil AR, Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopinwil) Provinsi Banten meminta PT Agro Bisnis Mandiri (BUMD) dan Pj Gubernur Banten, sebagai pemilik saham fokus membangun bisnis untuk ketahanan pangan.
“Pemfokusan bisnis untuk ketahanan pangan, sekaligus pemberdayaan masyarakat itu jangan sampai terpengaruh dengan dinamika internal terkait isu pergantian komisaris utama dalam waktu dekat ini,” kata Asep Rahmatullah, Ketua Dekopinwil Banten, Kamis (10/11/2022).
Katanya, pergantian komisaris telah diatur dalam Permendagri 37/2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Dewan Direksi Badan Usaha Milik Daerah.
PJ Gubernur memikirkan pergantian komisaris tersebut, tentu dengan kriteria, orang yang dipilih adalah visioner dan mampu bekerjasama dengan struktur yang sudah ada.
Karena langkah BUMD di Banten ini memiliki pengaruh signifikan terhadap salah satu upaya membangun ketahan pangan.
Kata Asep, isu ketahanan pangan semakin mencuat dalam prediksi krisis global di tahun mendatang.
Hal ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Karena itu, jangan sampai kondisi ini dibiarkan tidak memiliki perencanaan terhadap upaya menjaga ketahanan pangan.
Saat ini, negara-negara di Eropa telah memasuki krisis pangan dan energi dengan berbagai faktor yang melatarbelakanginya.
Dalam konteks Indonesia, menurut Rachmi Widiriani, Badan Pangan Nasional (Bapanas), cadangan beras di Perum Bulog pada Oktober hanya sebesar 673.613 ton, lebih kecil dibandingkan Oktober pada tahun lalu, sebesar 1,25 juta ton.
Adapun ketersediaan kedelai lebih memprihatinkan, oleh karenanya Pemerintah berencana mengimpor 300 ribu ton kedelai.
Menurut AR, sudah saatnya PJ Gubernur, OPD terkait dan PT ABM merespon masalah ketahanan pangan dengan serius.
Karena ketersediaan beras di Banten masih surplus dinamis, sampai dengan Desember tahun ini hanya memilki persediaan beras sebesar15,429 ton.
Menurut AR, ada beberapa persoalan yang segera perlu dituntaskan, yakni ketersediaan cadangan pangan daerah, subsidi komoditas pangan dan dukungan kepada UMKM.
Persoalan yang tampak dari persoalan ketahanan pangan di Banten saat ini adalah minimnya ketersediaan kedelai. Padahal kedelai sangat dibutuhkan industri skala kecil dalam skala massif dimana kedelai menjadi panganan kebanyakan masyarakat, tahu dan tempe.
PJ Gubernur harus segera berkoordinasi dan mendorong PT ABM untuk menyelesaikan semua persoalan internal yang ada.
Persoalan internal itu antara lain pergantian komisaris dan memantau perkembangan usaha yang dilakukan.
“Apakah sudah sesuai dengan strategi perencanaan bisnis yang dilakukan? Apakah telah menjadi bagian yang telah mendorong kemajuan pelaku agro bisnis di Banten, seperti petani, nelayan dan UMKM. jika belum maka harus segera di evaluasi,” ucap AR.
PT ABM juga akan menjadi tolok ukur keberhasilan dan kepedulian kepemimpinan Daerah dalam memajukan agro bisnis. (* / Editor: Iman NR)
