Empat menteri Jokowi atau Joko Widodo, Presiden RI memberikan keterangan dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Empat menteri Jokowi itu adalah Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Airlangga Hartato (Menko Perekonomian), Muhadjir Effendy (Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) dan Tri Rismaharani (Menteri Sosial).
Berikut rangkuman keterangan yang diberikan oleh keempat menteri di Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden RI, Joko Widodo.
Nalar Publik
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sidang PHPU Pilpers di MK itu mempercayai bahwa forum di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu cara untuk merawat nalar publik dengan mendiskusikan seluk-beluk anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Forum di MK yang mulia ini kami percayai menjadi salah satu cara merawat nalar publik dengan menjelaskan dan mendiskusikan bagaimana APBN menjadi sarana gotong royong anak bangsa, di mana yang mampu berkontribusi lebih besar dan yang tidak mampu perlu dibantu,” ucap Sri Mulyani di hadapan delapan hakim konstitusi.
Dia mengatakan APBN merupakan instrumen penting dan strategis serta penentu untuk mencapai cita-cita bernegara. Ditekankan Sri Mulyani, APBN harus dikelola dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dengan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.
APBN, kata Menkeu, diharapkan menjadi sarana bagi segenap elemen bangsa untuk berpartisipasi dan berkontribusi.
“Kiranya melalui proses politik yang selama ini di naga secara terbuka, transparan, dan akuntabel, APBN harus terus kita jaga sebagai fondasi dan sekaligus modal politik bangsa Indonesia mencapai tujuan bernegara,” tuturnya.
Ia menyebut banyak negara lain di dunia yang mengalami krisis ekonomi, sosial, dan bahkan politik akibat pengelolaan APBN yang buruk. Namun patut disyukuri, kata Sri Mulyani, Indonesia mampu menjaga instrumen APBN secara kredibel dan sehat.
Tak Terkait Pemilu
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh kementerian yang ia pimpin tidak terkait dengan Pemilu 2024.
“Kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu. Namun, perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal,” ucap Muhadjir.
Di hadapan delapan hakim konstitusi, Muhadjir mengatakan program kunjungan kerja yang dilakukan Kemenko PMK adalah untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan, sekaligus untuk menurunkan dan menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Muhadjir mengatakan kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari tugas dan fungsi Kemenko PMK yang telah direncanakan sebelumnya.
“Semua yang kami lakukan adalah dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian atau KSP terhadap apa yang telah diputuskan dalam rapat-rapat yang kami selenggarakan yang perlu kami koordinasi, sinkronisasi, dan kendalikan lebih lanjut di lapangan,” ucap dia.
Perlinsos Dukung Masyarakat
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa program perlindungan sosial (perlinsos) adalah upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat mempertahankan kehidupan.
“Kami tegaskan, program perlindungan sosial adalah upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat menghadapi berbagai tekanan dan mempertahankan kehidupan serta penghidupan,” kata Airlangga.
Ia mengatakan, pemerintah melakukan perlindungan sosial dan juga menjaga daya beli masyarakat, terutama terhadap masyarakat miskin dan rentan, karena pada tahun 2023 dan 2024 terdapat risiko El Nino yang mengakibatkan kenaikan harga pangan.
“Kenaikan harga pangan ini dapat mengganggu kehidupan masyarakat yang miskin maupun yang rentan,” kata dia.
Kategori itu kembali terbagi menjadi beberapa tujuan, salah satunya perlinsos dalam menghadapi risiko global berupa bantuan pangan, BLT El Nino, dan BLT Mitigasi Risiko Pangan.
Pada tahun 2024, program bantuan pangan beras 10 kilogram diberikan 22 juta KPM berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Menko PMK dengan alokasi anggaran Rp17,4 triliun.
Diberikan pula BLT Mitigasi Risiko Pangan sebesar Rp200 ribu per bulan kepada 18,8 juta KPM dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp11,3 triliun.
Belanja Bansos 2024 Turun
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menjelaskan anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, termasuk anggaran belanja bantuan sosial atau bansos.
“Kalau kita bandingkan anggaran tahun 2023 dan 2024, kami sampaikan bahwa anggaran kami turun dari Rp87.275.374.140.000 ke Rp79.214.083.464.000,” kata Risma.
Anggaran Rp87 triliun pada tahun 2023 digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp438,17 miliar (0,50 persen), belanja barang Rp3,353 triliun (3,84 persen), belanja modal Rp167,22 miliar (0,19 persen), dan belanja bansos Rp83,316 triliun (95,46 persen).
Adapun anggaran perlindungan sosial mencapai Rp86.100.271.705.000 atau 98,65 persen.
Risma menerangkan bahwa belanja bansos tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non-tunai (BPNT), dan bantuan BLT El Nino tahun 2023.
Kemensos juga memberikan bantuan Atensi, permakanan lansia dan disabilitas, dan anak yatim. Kemudian, pihaknya juga memberikan bantuan kepada anak gagal ginjal akut.
Sementara anggaran Rp79 triliun pada tahun 2024 digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp492,97 miliar (0,62 persen), belanja barang Rp3 triliun (3,80 persen), belanja modal Rp97,84 miliar (0,12 persen), dan belanja bansos Rp75,61 triliun (95,46 persen).
Empat menteri Jokowi itu dipanggil Mahkamah Konstitusi setelah diminta oleh Tim Anies dan Tim Ganjar yang mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). (Dari berbagai sumber)
Editor Iman NR
