Dilaporkan ke Bawaslu, Dugaan Keterlibat ASN Dukung Salah Satu Calon DPD RI

Keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) Provinsi Banten dalam mendukung calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dilaporkan Firman Hakim ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten, Selasa (19/3/2019). Setidaknya, ada 3 ASN eselon 2 dan sejumlah eselon 3 dan 4 disebutkan dalam laporan tersebut.

“Calon yang didukung oleh ASN ini bernama Fadlin Akbar yang merupakan anak Gubernur Banten,” kata Firman Hakim yang ditemui wartawan di Kantor Bawaslu Banten. Laporan Firman Hakim itu diberi tanda terima Nomor 15/LP/PL/Prov/11.00/III/2019 tanggal 19 Maret 2019. Penerima laporan itu adalah Fery Purnawan dari Bawaslu Banten.

Dalam laporan itu, Firman Hakim melampirkan bukti keterlibatn ASN berupa capture sebuah grup WA bertitel “DPD utk Kang Fadlin WH”. Setidaknya terdapat 3 nama menjabat dua kepala dinas dan satu kepala badan. Sedangkan nama-nama lain diindikasi sebagai eselon 3 dan eselon 4 yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten.

Firman menyebutkan, keterlibatan itu telah melanggar Undang-undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 282 dan 283 yang menyebutkan soal larangan pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan engeri serta kepala desa dilarang membuat dan / atau keputusan melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye. Larangan itu termasuk pertemuan, ajakan, imbauan seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

Baca: KPU Banten Siapkan 68 TPS Berbasis Daftar Pemilihan Tambahan

Pada pasal 494 disebutkan, setiap ASN, anggota TNI dan Polri, kepala desa, perangkat desa dan / atau anggota BPD yang melanggar larangan s itu didenda pidana kurungan paling lama 1 tahun penjara dan denda paling banyak Rp12 juta.

Para ASN itu juga diduga telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No.53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada pasal 4 point 12 yang berisi larangan memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, DPR, DPD atau DPRD dengan cara 1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye. b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS. C. Sebagai peserta kampanya mengerahkan PNS lainnya dan / atau d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

Percakapan Grup WA

Di group WA itu diawali dengan Indosat Fatur yang diduga Faturahman, Kasubag TU KCD Serang Cilegon Dindikbud Banten menulis,” Ass.wr.wb. Selamat bergabung di gruf DPD utk Kang Fadlin Akbar WH.”

Sapaan dalam grup WA “DPD utk Kang Fadlin WH” itu disambut Agus Tauchid, Kepala Dinas Pertanian Banten menulis,” Waalaikim salam … SELAMAT PAGI … PAGI-PAGI-PAGI … LUAR BIASA .. KANG FADLIN MAJU KE SENAYAN.”

Sedangkan Babar Suharso, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Banten menulis dalam grup itu,” Siap grak … sampe ketemu di darat … sukses Kang Fadlin.” Dan Endrawati, Kepala Badan PSDM Banten menyahut,” Amiin,” dan Amiiiin yra.”

Dalam grup WA itu juga Indosat Fatur mengunggah 10 foto dari warga yang sedang memegang kalender bergambar M Fadlin Akbar, calon anggota DPD.

Babar Suharso, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banten yang namanya tercantum dalam grup WA DPD utk Kang Fadlin WH menyatakan telah keluar dari grup tersebut. “Komen biasa .. kang dan stop di situ saja,” kata Babar Suharo yang dikonfirmasi MediaBanten.Com.

Hal serupa dikemukakan Agus Tauchid, Kepala Dinas Pertanian Banten yang namanya tercantum dala grup WA tersebut. “Aya .. aya .. wae kang,” katanya. Namun dia tidak menjelaskan lebih jauh mengapa Kadis Pertanian itu bisa dimasukan ke dalam grup tersebut.

Sedangkan Endrawati, Kepala Badan PSDM Banten tidak bisa dikonfirmasi atas tercantumnya nomor telepon dan WA dalam grup WA “DPD utk Kang Fadlin WH”. Juga belum bisa dikonfirmasi nama Indosat Fatur atau Faturahman, Kasubag TU KCD Serang Cilegon Dindibud Banten. (Adityawarman)

Berita Terkait