Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa penyaluran berbagai bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat penerima manfaat merupakan salah satu langkah pemerintah dalam memitigasi kenaikan harga pangan yang terjadi di hampir semua negara dan memperkuat daya beli.
Bansos tersebut antara lain berupa bantuan beras yang telah disalurkan kepada masyarakat sejak September 2023, demikian disiarkan web Presiden RI.
“Ya itu yang pertama kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja, pertama,” ujar Presiden Jokowi kepada awak media di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2/2024).
Pernyataan Presiden RI Joko Widodo ini seakan menjawab kritik kebijakan bantuan sosial, terutama bantuan pangan yang dikaitkan dengan kepentingan Pemilu 2024.
Presiden menyatakan, bansos juga diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) untuk memperkuat daya beli masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu. Presiden menyebut bahwa fenomena iklim El Nino telah menyebabkan kekeringan panjang yang berimbas pada naiknya harga pangan dunia.
“BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan,” imbuhnya.
Kepala Negara juga menegaskan bahwa penyaluran bansos telah melewati mekanisme persetujuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurutnya, pemerintah tidak bisa memutuskan hal tersebut secara sendiri.
“Semuanya, sekali lagi, itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR, APBN itu, jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri. Tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita tidak seperti itu,” tandasnya.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi yang menegaskan bahwa program bantuan itu telah direncanakan dan dilakukan jauh hari sebelum Pemilu.
“Bantuan pangan sudah jauh jauh hari sebelum Pemilu, dilakukan secara konsisten,” kata Arief seperti disiarkan Antara di Jakarta, Kamis (1/2/2024).
Bapanas pun memastikan bantuan beras tersebut akan terus diberikan untuk masyarakat yang membutuhkan.
“Juga akan terus dikerjakan untuk sedulur kita yang sangat memerlukan. Negara hadir untuk rakyatnya yang sedang memerlukan,” ujar Arief
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menjamin bahwa penyaluran bantun pangan beras kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) tidak akan ditunggangi kepentingan politik dan menolak penyalurannya ditunda hingga Pilpres dan Pemilu usai.
“Bagi kami urusannya adalah keluarga KPM ini menerima 10 kg beras dan bisa kita pertanggungjawaban prosesnya. yang lain kita tidak ikut-ikut,” kata Bayu saat Konferensi Pers Keberhasilan Bantuan Beras Menahan Laju Inflasi di Gedung Bulug Pusat di Jakarta, Kamis (11/1). (Rosyadi)
Editor Iman NR
