Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membentuk tim verifikasi dan etik untuk menyikapi isu yang menyebut Kadin Cilegon diduga meminta jatah proyek kepada investor.
Sikap itu akan dilakukan secara cepat dan bijak demi menjaga iklim investasi tetap kondusif dan menjamin kepastian hukm bagi pelaku usaha.
Demikian dikemukakan Anindya Bakrie, Ketua Umum Kadin Indonesia di sela peresmian Kantor Pusat Konstulasi dan Pendampingan Satgas MBG Gotong Ryong Kadin di Jakarta, Selasa (13/5/2025).
“Ini pas nih, jadi intinya kita di Kadin sedang membentuk dan sudah mulai tim verifikasi dan etis untuk melihat keluhan dan pertanyaan masyarakat di Cilegon,” kata Anindya Bakrie.
Anindya menyampaikan hal itu ketika dikonfirmasi adanya pemberitaan mengenai Kadin di Cilegon, Banten, yang diduga meminta jatah proyek kepada pengusaha di daerah tersebut.
Ia menegaskan, pihaknya telah membentuk tim verifikasi dan etik guna merespons berbagai pertanyaan dan keluhan masyarakat terkait dinamika organisasi Kadin di wilayah Cilegon.
“Kebetulan saya juga di sini bersama WKUK Pangan (Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan Kadin Indonesia Mulyadi Jayabaya) yang juga dari Banten, sehingga kita juga melihat dengan seksama,” ujarnya.
Kadin, menurut dia, terus fokus mendorong perdagangan dan investasi nasional dengan menjunjung tinggi kepastian hukum serta menolak segala bentuk tindakan melawan hukum dan pendekatan yang represif.
Sebagai langkah cepat, Kadin akan menggelar pertemuan dengan perwakilan Gubernur Banten, BKPM dan aparat penegak hukum untuk menginvestigasi persoalan yang mencuat di wilayah Kota Cilegon.
Ia menilai insiden tersebut lebih bersifat oknum dan berada di level kabupaten/kota, sehingga penyelesaiannya akan dilakukan melalui sinergi Kadin daerah, provinsi dan Kadin Indonesia pusat.
“Intinya kita mengerti 8 persen itu mesti dicapai dan juga pertumbuhan ekonomi mesti tercapai, investasi mesti masuk dan Kadin tugasnya untuk mengawal. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu, itu lebih ke arah oknum dan itu levelnya kan kabupaten/kota,” jelasnya.
Dia mengatakan WKU Bidang Hukum dan Organisasi Kadin akan turut diterjunkan untuk menyikapi persoalan secara bijak, cepat, dan tepat sesuai nilai-nilai tata kelola organisasi yang sehat dan profesional.
Anindya mengingatkan insiden seperti itu bisa merusak kepercayaan investor, terlebih Kadin selama ini aktif melakukan promosi investasi keluar negeri demi memperkuat ekonomi nasional.
Ia menambahkan Kadin selalu bersikap pro-bisnis, pro-lapangan kerja, dan pro-pemberdayaan daerah, dengan tetap mengedepankan ketegasan dalam menjaga nama baik organisasi di tingkat nasional.
“Tapi kita juga tidak hanya ingin melihat di sosial media, kita ingin bertemu langsung. Dan memang Kadin itu besar,” kata Anindya. (Oleh Muhammad Harianto – LKBN Antara)
