Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang berpendapat, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang tidak memiliki kajian mendalam soal penataan pedagang kaki lima (PKL) di eks Terminal Kepandean, Kecamatan Taktakan, Kota Serang. Eks Terminal itu diubah menjadi Pasar Kepandean untuk menampung paara PKL.
Terbukti, sudah delapan bulan, terminal yang diubah menjadi Pasar Kepandean tetap sepi. Padahal lokasi eks terminal ini cukup strategis berada jalan utama yang mengarah ke Cilegon.
“Berarti kurang marketing-nya dari eksekutifnya, jadi ada yang salah. Coba dikaji dulu sebelum launcing. Jangan main launcing tanpa kajian, gak jelas itu,” ucap Budi, saat ditemui di Gedung DPRD Kota Serang, bulum lama ini.
Baca:
- Pemkot Serang Izinkan PKL Berdagang Pake Rangka Baja Ringan di Pasar Rawu
- Perkim dan PU Kota Diperintahkan Bangun Taman di Pasar Rawu
- Cara Pemkot Serang Menggusur PKL Pasar Rawu Dinilai Langgar Perda
Dalam waktu dekat, DPRD Kota Serang akan minta keterangan kepada Pemkot Serang soal Pasar Kepandean tersebut. Permintaan keterangan itu untuk mengetahui secara persis persoalan yang dihadapi soal sepinya Pasar Kepandean. Akibat sepinya pasar, Pemkot Serang kehilangan potensi retribusi yang seharusnya masuk ke pendapatan asli daerah (PAD).
“Makanya ini salah satu cara yang saya pakai, ketika sebelum melaksanakan kita panggil eksekutifnya. Biar nanti saya gak ngomong doang. Delain itu agar jangan sampai seperti persoalan ini, launcingnya kaya orang iya, tapi hasilnya nihil, nol besar,” katanya.
Budi menilai, langkahnya tersebut baru pertama kali dilakulan oleh DORD Kota Serang memanggil Kepala Daerah beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait masalah program. “Nah langkah ini yang mau saya jadikan gebragan. Gebragan agar sinkron antara eksekutif dengan DPRD terkait program dibawah,” ucapnya. (Sofi Mahalali)
