Pemerintah meluncurkan layanan Angkutan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan (Buy The Service) atau BTS sejak Tahun 2020 untuk menjawab tingginya kebutuhan transportasi publik di perkotaan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.
Siaran pers Biro Komunikasi dan Publikasi Kemenkeu yang dikutip MediaBanten.Com, Kamis (28/7/2022) menyebutkan, BTS merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan subsidi pelayanan transportasi publik yang dilakukan bekerja sama dengan operator.
Sesuai dengan amanat UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum.
Layanan BTS ini menggunakan armada transportasi darat berupa bus dengan lokasi awal di Kota Medan, Surakarta, Denpasar, Yogyakarta, dan Palembang dan pada tahun 2022 ini mengalami perluasan wilayah di Kota Bandung, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, dan Banyumas.
Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Keuangan, Wawan Sunarjo, dalam forum Komunikasi Publik menyampaikan, skema Buy The Service suatu kegiatan untuk mengembangkan sistem transportasi yang terintegrasi untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, kemacetan dan sebagainya.
Sehingga diharapkan tentunya roda perekonomian di daerah bisa lebih baik, transportasi berjalan lebih baik, masyarakat pun mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan lebih layak.
Sebagai upaya menjaga iklim persaingan usaha dengan angkutan eksisting, Pemerintah perlu menetapkan tarif PNBP terkait layanan Angkutan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan BTS ini.
Untuk itu, sebelum menetapkan tarif Layanan BTS serta untuk menyempurnakan konsep pengaturan, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan menyelenggarakan forum Komunikasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Keuangan Jenis dan Tarif PNBP Volatil Kementerian Perhubungan untuk menyerap masukan serta memberikan gambaran pengaturan kepada stakeholders.
Kegiatan ini diselenggarakan di Jakarta pada pada Kamis, 28 Juli 2022 secara hybrid.
Kegiatan diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan transportasi seperti Kementerian/Lembaga, DPP Organda, YLKI, Mitra Kerja, Akademisi serta menghadirkan Kasubdit Potensi Penerimaan dan Pengawasan Kementerian Lembaga IIIB, Kasubdit Angkutan Perkotaan Direktorat Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan, serta Dr. Okto Risdianto Manullang sebagai Pakar Transportasi dan Tata Kota, sebagai narasumber.
Kasubdit Potensi Penerimaan dan Pengawasan Kementerian Lembaga IIIB, Anaz Fazri dalam paparannya menyampaikan bahwa dalam rangka penyusunan tarif Layanan BTS ini telah melalui kajian yang mendalam di 10 kota untuk memperoleh Availability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) dari masyarakat terhadap layanan angkutan perkotaan.
“Kami akan pertimbangkan masukan-masukan, supaya yang paling utama adalah masyarakat dapat menikmati layanan angkutan perkotaan ini dengan nyaman, aman dengan waktu yang terukur.
Masyarakat mampu untuk membayar itu, dan yang ketiga adalah tidak menimbulkan iklim usaha dibidang angkutan transportasi ini menjadi daya saingnya menjadi berkurang,” kata Anas.
Kasubdit Angkutan Perkotaan Direktorat Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan, Tonny Agus Setiono menyampaikan, hingga saat ini Teman Bus masih Rp0,00 untuk mengenalkan layanan BTS ke masyarakat.
Tapi layanan itu selamanya tidak gratis, masyarakat perlu ikut serta dalam pembangunan layanan ini.
Maka dari itu, kami mengusulkan tarif volatil yang nantinya akan berlaku 55 hari setelah PMK ditetapkan.
Usulan ini berdasarkan hasil studi dan survei yang telah dilakukan di beberapa kota. Namun, tarif tersebut akan difinalisasi kembali setelah dilakukannya komunikasi publik ini”.
Dalam kegiatan ini disampaikan rencana tarif atas jenis PNBP terkait Layanan BTS meliputi tarif Tiket Angkutan Perkotaan dengan Skema BTS di 10 kota, serta tarif Penyediaan Ruang Promosi pada Angkutan Perkotaan dengan Skema BTS.
Berdasarkan kajian terhadap ATP dan WTP,diperoleh perhitungan tarif tiket Angkutan BTS terendah sebesar Rp3.600,- di Kota Yogyakarta dan tertinggi sebesar Rp6.200 untuk Kota Surabaya.
Selain tarif tiket, diatur juga mengenai tarif Penyediaan Ruang Promosi pada Angkutan Perkotaan dengan Skema BTS yang diatur dalam kontrak kerjasama.
Meskipun tarif layanan angkutan BTS dalam penyusunannya telah berdasarkan kajian akademik, melalui kegiatan ini diharapkan diperoleh berbagai masukan untuk memperoleh keyakinan bagi Pemerintah dalam menerapkan tarif tersebut dan menyempurnakan pengaturan mengenai layanan dengan skema BTS. (Siaran Pers Kemenkeu / Editor: Iman NR)
