Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas menyampaikan dalam rancangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pemerintah akan mengintergrasikan lebih dari 27 ribu aplikasi layanan digital yang telah ada saat ini.
Hal tersebut terungkap saat Menteri Anas memaparkan urgensi SPBE saat rapat terbatas Kabinet di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (12/06/2023) siang. Kementerian PANRB merupakan salah satu koordinator implementasi SPBE secara nasional.
Dalam tahap awal, jelas Anas, beberapa integrasi akan dilakukan, seperti layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan sejumlah layanan lain.
“Arahan Presiden Jokowi, rakyat jangan dibikin bingung dengan banyaknya aplikasi, yang berarti harus bikin banyak akun, banyak download, banyak isi data berulang,” jelas Anas.
“Presiden Jokowi juga menginstruksikan sebuah terobosan, di mana Indonesia untuk pertama kali memiliki Arsitektur SPBE yang terintegrasi,” jelasnya menambahkan.
Kata Anas, pihaknya juga diminta untuk melakukan benchmark pada berbagai praktik best practices di sejumlah negara tentang keberhasilan menjalankan integrasi layanan digital.
Menteri PANRB mengatakan, di banyak negara dengan e-Government Devolpment Index (EDGI) tinggi, semua layanan digital pemerintah selalu terintegrasi.
Terdapat semacam entitas, kata Anas, untuk mengoordinasi semuanya sehingga skema pelayanan digital pemerintah berjalan kea rah yang sama denggan standar yang jelas.
Selain itu, terdapat interoperabilitas data yang memungkinkan pertukaran data berjalan mudah dan cepat.
“Jadi memang perlu semacam tim layanan digital nasional terpusat yang mampu melakukan koordinasi dan orkestrasi dalam pembentukan layanan digital terpadu, yang tidak lagi terpisah-pisah yang berpotensi menimbulkan kerumitan bagi pengguna. Semacam GovTech-nya,” ujarnya, dilansir dari Kominfo, Selasa (13/06).
Editor : Abdul Hadi
