Sebelumnya pendidikan swasta terabaikan. Terutama sekolah dasar, menengah dan atas di kalangan menengah dan bawah. Saat itu, pemerintah hanya melaksanakan pendidikan gratis, khususnya menggratiskan biaya siswa di sekolah negeri.
OLEH: IKHSAN AHMAD *)
Orang tua pun bertaruh untuk melakukan apapun agar anaknya masuk di sekolah milik pemerintah. Dampaknya, rusuh setiap kali penerimaan murid baru dan menyebabkan sekolah swasta mati suri, kekurangan murid.
Berangkat dari permasalahan tersebut, Gubernur terpilih menjanjikan kebijakan populis untuk turut menggratiskan siswa di sekolah swasta. Kebijakan yang diambil oleh Gubenrur terpilih bisa dibilang sudah tepat untuk saat ini.
Membludaknya minat orang tua siswa untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri, nampaknya berangkat dari asumsi dasar bahwa masyarakat mengejar aspek gratisnya.
Jika asumsi tadi benar maka sesungguhnya ada asumsi yang lebih mengerikan, yakni adanya lapisan besar masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya berada di garis kemiskinan, karena tidak mampu membayar biaya sekolah anak-anaknya.
Pertanyaannya adalah : apakah kebijakan sekolah gratis dapat menjadi starting point yang dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan kualitas SDM secara menyeluruh di Banten?
Sekolah gratis belum menjadi jaminan bagi anak-anak miskin di Banten untuk dapat mengikuti pendidikan di jenjang lebih tinggi, yakni perguruan tinggi.
Saat ini sekolah gratis baru menggambarkan penumpukan lulusan SMA atau sederajat di masa mendatang. Bisa jadi perjalanan sekolah gratis lima tahun ke depan, anak-anak Banten belum mampu bersaing di dunia kerja, sehingga pasar kerja industri di Banten berpotensi di isi oleh para pekerja dari luar Banten.
Nampaknya saat ini sekolah gratis baru bisa memenuhi aspek pemenuhan gaji guru dan operasional sekolah.
Dalam konteks ini, akomodasi gratis juga belum bisa mengcover pemenuhan kebutuhan sekolah-sekolah yang membutuhkan laboratorium atau tempat praktek, misalnya.
Pada titik inilah batasan sekolah gratis akan segera menjadi pekerjaan rumah dan menjadi titik balik terhadap pemenuhan aspek kualitas pendidikan dan keberlanjutan pendidikan.
Oleh karena itu, pendidikan gratis berkelindan dengan persoalan pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi (kreatif), ketahananan pangan masyarakat dan keseriusan pemberantasan korupsi di segala lini.
Persoalan selanjutnya yang tak kalah pelik, mesti diakui bahwa pendidikan gratis berada dalam arus kebijakan pendidikan nasional yang sedang tidak baik-baik saja.
Pendidikan yang kini hidup dalam nafas liberal, memiliki satu tanda, pendidikan berkualitas adalah pendidikan berbiaya mahal. Maka tak heran, para pejabat dan kalangan atas lebih memilih sekolah di swasta ternama dari pada sekolah gratis.
Sekolah gratis tidak melulu harus dipersepsikan pada aspek biaya, tetapi perlu dipikirkan untuk mendatangkan tenaga-tenaga pendidik yang berkualitas dan berdampak pengajarannya pada aspek moral, imajinasi kreatif dan skill anak didik yang dibiayai pemerintah pada sekolah-sekolah gratis dikalangan menengah dan bawah.
Membangun kolaborasi dengan sekolah-sekolah unggul (sekolah bertaraf internasional) yang lengkap dengan berbagai fasilitas penunjangnya, seperti lab, tempat praktek yang mumpuni.
Membangun program literasi untuk guru dan murid. Alternatif lain dari sekolah gratis pada masa mendatang harus dibalik, bukan sekolahnya yang gratis.
Tingkatkan kesejahteraan masyarakat dan biarkan masyarakat yang memilih sekolah yang paling bagus untuk di masuki. (**)
*) IKHSAN AHMAD adalah Dosen FISIP Universitas Ageng Tirtayasa (Untirta).
- ‘Membaca’ Pendidikan Gratis - 04/01/2025
- Rombongan Belajar Adalah Rombongan Kualitas ? - 05/06/2023
- Jual Beli Jabatan dan Sistem Beurit - 29/05/2023
