Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Banten, Virgojanti menyoroti sinergi dan kolaborasi APIP (Aparat Pengawas Intern Permintah) yang seharusnya berperan dalam menyelesaikan percepatan pembangunan.
Demikian dikemukakan Virgojanti, Sekda Banten dalam siaran pers Biro Adpim Pemprov Banten yang diterima MediaBanten.Com, Jumat (24/11/2023).
Menurut siaran pers itu, pernyataan Virgojanti dikemukakan usai Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten di Grand Tjokro Premier, Bandung, Kamis (23/11/2023).
Tidak dijelaskan dalam siaran pers itu mengapa rapat koordinasi pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemprov Banten itu digelar di sebuah hotel di Bandung, Jawa Barat, bukan menggunakan fasilitas di lingkungan Pemprov atau hotel di Provinsi Banten.
Virgojanti mengatakan, APIP sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan. “Karena dalam pembangunan itu diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengawasan,” ungkapnya.
Dikatakan, hasil dari pengawasan yang dilakukan APIP dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengeluarkan sebuah kebijakan.
Di antaranya menetapkan langkah-langkah mitigasi yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan.
“Diharapkan dengan kegiatan ini mudah-mudahan APIP di Provinsi Banten akan lebih baik lagi dan memiliki kualitas yang baik dalam rangka pelaksanaan pengawasan seluruh perjalanan pembangunan,” katanya.
Virgojanti juga menyampaikan, pengawasan penyelenggaraan Pemda merupakan sebuah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemda berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya pembangunan nasional dan daerah,” imbuhnya.
Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Ucok Abdul Rauf Damenta mengatakan, Inspektorat merupakan garda terdepan dalam melakukan pendampingan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
“Kami memiliki tagline Inspektorat Kuat Negara Sehat, karena output-output dari Inspektorat yang kita kenal sebagai catatan hasil review itu dapat diartikan sebagai penjamin mutu agar pemerintah daerah tidak masuk dalam ranah yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Dia juga menyampaikan secara keseluruhan manajemen tata pemerintahan di Provinsi Banten terus mengalami perbaikan. Hal itu didorong dengan kerja tim yang kompak dan terus berkolaborasi.
Dia menuturkan, peran civil society juga sangat penting dalam melakukan pengawasan terhadap tata pemerintahan secara berkesinambungan.
“Jadi kalau kami melihat dari dalam saja itu subjektif, maka civil society itu sebagai pengawas kita agar program ini selaras sesuai dengan tujuan,” katanya.
Plt Inspektur Provinsi Banten M Tranggono menyampaikan tujuan dari kegiatan tersebut untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Serta dengan sasaran dalam meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi.
Turut hadir dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Inspektorat Provinsi Banten dan Inspektorat Kabupaten /Kota di Provinsi Banten. (Siaran Pers Biro Adpim Pemprov Banten)
Editor Iman NR
