Gubernur Banten, H. Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten, H. Andika Hazrumy terus mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Melalui penyediaan sarana kesehatan dan jaminan kesehatan, masyarakat di Provinsi Banten diharapkan lebih mudah dalam mengakses layanan kesehatan.
Salah satu yang menjadi fokus perhatian Pemprov Banten dalam bidang kesehatan adalah pemenuhan jaminan kesehatan terhadap warga tidak mampu. Sekarang ini, warga tidak mampu sudah merasakan pelayanan kesehatan secara gratis, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Baik melalui bantuan pemerintah pusat, kabupaten/kota dan Pemprov Banten.
Pada tahap pengobatan awal, masyarakat tidak mampu bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dari Puskesmas. Namun, jika penyakitnya tidak bisa ditangani di Puskesmas, maka pasien tidak mampu tersebut bisa dirujuk ke rumah sakit.
Jaminan kesehatan untuk warga tidak mampu adalah melalui pelayanan BPJS kelompok penerima bantuan iuran (PBI). Apabila peserta BPJS yang bukan penerima biaya iuran membayar premi setiap bulan maka penerima biaya iuran ditanggung pemerintah.
Saat ini tercatat sebanyak 4.619.891 jiwa yang mendapatkan jaminan kesehatan secara gratis atau penerima bantuan iuran. Mereka ada yang menerima bantuan iuran dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten / kota.
“Seluruh warga tidak mampu sudah mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah,” kata Gubernur Banten, H Wahidin Halim (WH).
Selain jaminan kesehatan untuk masyarakat tidak mampu, saat ini Pemprov Banten juga fokus dalam penyediaan sarana dan prasana kesehatan. Untuk menjawab kebutuhan sarana kesehatan di Lebak bagian selatan atau kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Pemprov Banten sedang membangun rumah sakit.
Saat ini, pembangunan rumah sakit tersebut baru mencapai 40 persen. Seperti diketahui, jarak tempuh warga di sejumlah kecamatan di Banten Selatan terhadap layanan kesehatan rumah sakit sangat jauh. Jarak dari Cilograng menuju Rumah Sakit Malingping atau yang terdekat dari Cilograng adalah sekitar 65,7 kilometer. Sedangkan, jika masyarakat Cilograng ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di di sebuah rumah sakit di Rangkasbitung maka harus menempuh perjalanan sekitar 143 kilometer.
“Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan diharapkan mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, khususnya masyarakat Banten Selatan,” ujar WH.
Masih terkait dengan penyediaan sarana dan prasanana kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Banten, dr Ati Pramudji Hastuti menambahkan, Pemprov Banten saat ini juga sedang membangun rumah sakit jiwa dan ketergantungan obat. Adapun progres pembangunan sampai akhir 2020 mencapai 50 persen dan membangun RS Labuah Pandeglang serta meningkatkan layanan di RS Malingping dengan menambah fasilitas tempat tidur rawat inap, ICU, Nicu dan sarana penunjang lainnya.
“RSUD. Banten juga akan lebih dioptimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena sekarang telah terakreditasi secara nasional dengan memeroleh akreditasi tingkat utama, memiliki layanan unggulan subspecies dan telah menjadi rujukan regional lintas kabupaten/kota,” dan kedepan akan dipersiapkan untuk menjadi RS tipe B pendidikan serta menjadi RS rujukan provinsi ke 2 setelah RSUD Kab Tangerang untuk memfasilitasi warga wilayah banten barat ujar Ati.
Capaian lainnya dalam bidang kesehatan, kata Ati adalah jumlah kematian ibu turun menjadi 237 dan jumlah kematian bayi turun menjadi 1.068 pada tahun 2020. Pemprov Banten juga terus meningkatkan penanganan penyakit menular dan tidak menular, melalui peningkatan akses layanan, penemuan kasus aktif dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam keberhasilan pengobatan.
“Dengan kerja keras Pemprov Banten, kabupaten/kota di Banten serta stakeholder, saat ini stunting mengalami penurunan mencapai 23,4 persen,” kata Ati.
Sementara, jumlah tenaga kesehatan penugasan khusus Provinsi Banten dalam pemenuhan standar ketenagakerjaan di puskesmas dan fasilitas kesehatan sebanyak 441 orang. Para tenaga kerja kesehatan tersebut direkrut pada tahun 2018-2020.
Selain itu, saat ini pun Pemprov Banten sedang menuntaskan vaksinasi tahap kedua termin terakhir yang waktunya ditenggat sampai dengan Mei mendatang, sehingga jumlah penerima sebanyak 253.518 orang. Wakil Gubernur, H. Andika Hazrumy, dalam rapat kordinasi PPKM Mikro yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Perekonomian, merinci vaksinasi tahap I yang diperuntukkan bagi nakes dan tenaga pendukung di fasilitas kesehatan dengan sasaran sebanyak 45.566 orang dengan jumlah vaksin sebanyak 96.280 dosis. Vaksinasi itu dilakukan melalui pemberian dosis 1 pada 14 Januari – 10 Februari, dan dosis 2 diberikan pada rentang waktu 28 Januari – 24 Februari.
Untuk vaksinasi tahap II termin 1, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan vaksinasi terhadap 122.400 sasaran lansia, petugas lapangan dan pelayan publik dengan jumlah vaksin sebanyak 28.800 vial. Vaksinasinya sendiri dilakukan melalui pemberian dosis 1 yang dilakukan pada 24 Februari – 24 Maret dan dosis 2 diberikan pada rentang waktu 10 Maret – 10 April 2021.
Sedangkan untuk vaksinasi tahap II termin 2, lanjutnya, dilakukan sebanyak 20.130 vial dengan jumlah sasaran sebanyak 85.552 lansia, petugas lapangan dan pelayan publik. “Vaksinasinya sendiri dilakukan melalui pemberian dosis 1 pada 8 Maret sampai April, dan dosis 2 diberikan pada rentang waktu 22 Maret sampai dengan Mei mendatang,” imbuh Wagub, H. Andika Hazrumy.
(ADV).
