Nicke Widyawati, Direktur Utama (Dirut) Pertamina melanjutkan pemantauan pasokan dan distribusi LPG Subsidi di Bali dengan sidak ke SPPBE di Pendungan, Denpasar, Minggu (30/7/2023).
Dalam penyidakannya, Nicke menyampaikan akan menindak tegas bagi agen atau pangkalan yang menjual LPG Subsidi 3 Kg tidak sesuai dengan aturan.
Dikatakan Nicke, di Bali stok LPG Subsidi 3 Kg terpenuhi dengan baik dari SPPBE ke agen hingga ke pangkalan.
Sekarang yang perlu diawasi, kata Nicke, adalah distribusinya hingga ke masyarakat untuk menghindari kelangkaan.
“Tadi saat sidak ada kejadian yang menarik, saat kita ke pengecer disampaikan stoknya kosong padahal jaraknya hanya 30 meter dari pangkalan resmi,” kata Nicke.
“Jadi ternyata selama ini bukan dari pangkalan mendapatkan stoknya tapi ada kendaraan yang drop, ini tidak sesuai dengan aturan yang ada. Ini yang harus sama-sama kita awasi. Jadi kalau masyarakat mengetahui ada penyimpangan bisa segera dilaporkan ke 135,” katanya menambahkan.
Nicke juga menjelaskan proses penjualan yang sesuai dengan alur distribusi LPG Subsidi 3 Kg akan menjaga harga jual sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah daerah.
“Secara sistem seharusnya pengecer mengambil dari pangkalan. Harganya sudah jelas berbeda, ada peraturannya di tiap – tiap daerah sudah ada,” jelasnya.
Untuk di Bali, kata Nicke, LPG Subsidi tersebut dengan harga Rp18 ribu. Hal ini lah yang harus diikuti agar jaminan suplai, ada jaminan harga sesuai dengan aturan.
Lebih lanjut, Nicke juga menekankan jika ada agen dan pangkalan yang menjual LPG itu di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemda, Pertamina tidak segan untuk menindaknya.
“Kita akan kurangi atau kita stop stoknya. Kami juga membutuhkan bantuan kontrol dari masyarakat agar kita bisa mengatur betul LPG Subsidi yang menggunakan anggaran negara ini bisa dinikmati oleh masyarakat yang berhak,” ungkap Nicke, dilansir dari laman resmi Pertamina, Senin (31/7).
Oleh karena itu, Nicke juga minta bantuan seluruh masyarakat untuk bersama – sama memahami bahwa gas subsidi tersebut diperuntukannya untuk masyarakat yang kurang mampu.
Dia pun mendorong masyarakat untuk segera melakukan registrasi menggunakan KTP untuk membantu pengawasan alokasi dan memastikan penjualan tidak melebihi kouta, dan prioritas bagi masyarakat yang berhak.
Editor : Abdul Hadi
