Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mendapatkan penghargaan Paritrana Award dari Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia.
Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Pj Bupati Tangerang, Andi Ony Prihartono, demikian siaran pers yang dikutip MediaBanten.Com, Minggu (22/10/2023).
Paritrana Award merupakan penghargaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan pelaku usaha yang berskala besar, menengah, usaha sektor layanan publik, dan usaha mikro yang mendukung penuh pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Pj Bupati Tangerang Andi Ony mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang mendapatkan penghargaan Paritrana Award untuk kategori Pemerintah Kabupaten/Kota terbaik zona Jawa-Bali atas capaiannya melindungi 86.000 pekerja rentan.
“Ini adalah bentuk apresiasi dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang yang telah berinovasi melindungi 86.000 pekerja rentan,” ungkapnya.
Andi Ony berkomitmen terus menguatkan sinergitas dan kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan serta para pemilik usaha untuk meningkatkan cakupan perlindungan terhadap pekerja rentan di Kabupaten Tangerang.
“Kami semua bisa lebih termotivasi untuk memperluas cakupan pemberian perlindungan terhadap pekerja rentan dan masyarakat Kabupaten Tangerang,” katanya.
Wapres RI, Ma’ruf Amin mengapresiasi pemerintah daerah dan pemilik usaha yang telah mengalokasikan anggarannya untuk melindungi pekerja rentan dan miskin di wilayahnya masing-masing dari berbagai resiko kerja sebagai bagian nyata mendukung gerakan nasional perlindungan pekerja rentan dan miskin.
“Terima kasih dan selamat kepada pemda dan seluruh pihak yang telah mendapatkan penghargaan, untuk pemerintah yang belum berpartisipasi agar segera melakukan hal serupa untuk perlindungan pekerja rentan di wilayahnya. Jaga keberlanjutannya sekaligus diperluas jangkauannya,” kata Wapres Ma’ruf Amin
Wapres meminta para menteri, kepala lembaga serta seluruh kepala daerah untuk terus mendukung perluasan cakupan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan melalui dukungan regulasi kebijakan program dan anggaran.
Ini dapat memberikan manfaat optimal dalam melindungi masyarakat rentan. Dia juga menandaskan bahwa jaminan sosial kepada pekerja rentan dan miskin merupakan amanat undang-undang yang harus dilaksanakan.
“Setiap orang berhak atas jaminan sosial, salah satu upaya pemerintah dalam rangka melaksanakan mandat tersebut adalah melalui penyelenggaraan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang sangat fundamental untuk mencegah dan mengatasi risiko sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh pekerja utamanya pekerja rentan dan keluarganya,” tandasnya
Menurut dia, pekerja rentan yang banyak bekerja di sektor informal memiliki resiko tinggi dalam pekerjaan sementara penghasilannya rendah. Karena itu, mereka menghadapi kemungkinan lebih besar untuk menjadi miskin. (Iqbal Kurnia)
Editor Iman NR
