News

Presidensi G20, Menkeu Tindak Lanjut Soal Tiga Agenda Prioritas

Presidensi G20 Indonesia mengusung tiga agenda prioritas, yakni transisi energi berkelanjutan, transformasi digital, dan arsitektur kesehatan global.

Mengutip dari laman setkab.go.id, Selasa (29/11/2022), Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan upaya tindak lanjut yang dilakukan pemerintah terkait kesepakatan di tiga agenda prioritas Presidensi G20.

Pertama, dari sisi transisi energy berkelanjutan, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 telah disepakati terbentuknya Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk Indonesia senilai 20 miliar dolar AS.

Inisiatif tersebut, kata Menkeu, ditindaklanjuti dengan Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform yang saat ini sudah mendapat komitmen sebesar 500 juta Dolar AS.

Dana itu, akan menggerakan lebih dari 4 miliar pembiayaan untuk mempercepat pensiun dini pembangkit listrik tenaga fosil.

“Pihak yang akan mengikuti itu dari sisi PLN karena ini menyangkut transisi energi dari nonrenewable ke renewable,” ucapnya.

Lebih lanjut, kata Sri, pihaknya akan berbicara dengan berbagai Independent Power Plant (IPP) yang selama ini bekerjasama dengan PLN dan bagaimana transisi energi yang perlu didukung dengan kebijak.

Hal itu termasuk kebijakan insentif – insentif baik perpajakan maupun non perpajakan.

Kedua, terkait arsitektur kesehatan global, dalam KTT G20 Indonesia telah menyepakati  pembentukan dana pandemic (Pandemi Fund) senilai 1,5 miliar Dolar AS.

Oleh karena itu, Menkeu juga menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Menteri Kesehatan dengan menyampaikan proposal terkait penggunaan dana tersebut.

Proposal tersebut tidak hanya untuk Indonesia melainkan juga untuk kerja sama antarnegara.

“ini semuanya nanti akan dilakukan pada bulan – bulan mendatang sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari kerja sama maupun dari sisi pendanaan,” kata Sri Mulyani.

Ketiga, terkait transofrmasi digital, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah terus mendorong inklusi keuangan dengan berbasis digital.

“Selain sudah diluncurkan mengenai payment system kerja sama di antara negara – negara ASEAN, juga digital currency dari bank sentral yang tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur Bank Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut, Menkeu juga mendorong financial inclusion dan ini sangat penting terutama bagi lembaga – lembaga keuangan, baik yang dari bank maupun non bank yang basisnya digital.

(*/ Editor: Abdul Hadi)

SELENGKAPNYA
Back to top button