Badan Layanan Umum (BLU) dinilai diandalkan masyarakat, sehingga menjadi pertaruhan bagi pemerintah. Kontribusinya cukup besar pada pelayanan dasar, social concern dan mendukung pembangunan nasaional.
“Kualitas pengelolaan BLU itu menjadi pertaruhan karena dia diandalkan oleh masyarakat. Tidak hanya dari sisi tata kelola keuangan itu penting, tapi kualitas dari pelayanannya,” ujar Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan (Menkeu) dalam acara Opening Ceremony BLU Expo dalam siaran pers yang dikutip MediaBanten.Com, Rabu (17/11/2021).
Dinilai perannya strategis, badan layanan umum terus didorong menjadi lokomotif pemulihan ekonomi untuk mendukung rencana kerja pemerintah dan prioritas nasional di biang kesehatan, pendidikan, pengelolaan dana hingga pengeolaan aset dan kawasan.
Saat ini ada 252 BLU yang tersebar di 21 kementerian lembaga yang terdiri dari 107 unit di bidang kesehatan, 106 unit di bidang pendidikan, 10 unit pengelola dana, 5 unit pengelola kawasan, dan 23 unit penyedia barang atau jasa lainnya.
Menkeu menjelaskan, di sisi layanan dasar kesehatan, sebanyak 90 persen rumah sakit BLU menjadi rumah sakit rujukan Covid.
Jumlah rumah sakit BLU yang hanya sebesar 3,06 persen mampu berkontribusi kepada 15,04 persen layanan rumah sakit di Indonesia.
“Ini menunjukkan betapa besarnya peranannya lebih besar dari jumlahnya,” kata Menkeu.
Di bidang pendidikan, jumlah perguruan tinggi negeri badan layanan umum yang hanya sebesar 2,96 persen mampu menerima dan melayani 25,45 persen mahasiswa.
BLU pendidikan juga memberikan beasiswa kepada 152 ribu mahasiswa tidak mampu, 1,52 juta beasiswa mahasiswa formal, 30 ribu riset, serta 5 ribu HAKI.
BLU pengelola dana telah menyalurkan Rp31 triliun kepada 1,3 juta penerima dalam bentuk pembiayaan UMKM dan UMi.
BLU pengelola dana juga menyediakan Palapa yang menghubungkan 57 kabupaten/kota sepanjang 12.148 km melalui pembangunan jaringan dan 1.662 BTS.
BLU pengelola kawasan telah mengembangkan kawasan ekonomi dengan kemudahan berusaha, mengelola daerah pariwisata dan layanan khusus, optimalisasi aset negara, serta mendukung infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN).
Adapun BLU penyedia barang atau jasa lainnya telah menyediakan 2,7 juta dosis inseminasi buatan yang merupakan 60 persen dari kebutuhan nasional diproduksi oleh BBIB dan 44 persen hingga 52 persen vaksin nasional brucellosis, rabies, dan flu burung yang diproduksi Pusvetma.
“BLU menyelenggarakan pelayanan umum, namun dengan tata kelola seperti korporasi yang sehat dan baik, tidak mencari keuntungan. Jadi tujuannya bukan profit making, tapi pelayanan meskipun mengelola penerimaan. Dan tentu di dalam tata kelola yang baik, kinerja-kinerjanya diukur berdasarkan produktivitas, efisiensi, maupun efektivitas mencapai tujuannya,” kata Menkeu.
Ke depannya, Menkeu meminta BLU dapat dikelola dengan lebih baik, profesional, dan transparan, serta mampu menciptakan sumber daya manusia (SDM) dengan kemampuan manajemen dan leadership yang baik.
Harapannya, BLU dapat menjadi institusi yang memberikan pelayanan makin affordable, available, dan sustainable dengan terus kreatif dan inovatif dalam menciptakan pelayanan yang bisa dirasakan oleh masyarakat.
Kata Menkeu, masyarakat bisa menjangkau yang ingin mendapatkan pelayanan, seperti pendidikan, kesehatan maupun yang lain. Namun keberadaan dan availability-nya harus cukup merata di masyarakat.
“Dari sisi keuangan juga harus sustainable dari BLU-nya itu sendiri. Pelayanan menjadi sangat penting dan inovasi teknologi digital juga menjadi sangat penting. Dan tentu kita berharap tata kelolanya makin baik,” ujar Menkeu. (Siaran Pers Kemenkeu / Editor: Iman NR)
