MediaBanten.Com

Tangsel Belum Pastikan Sekolah Tatap Muka, Kematian Covid Tinggi

Skema sekolah tatap muka di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang rencananya akan dilangsungkan mulai Januari 2021, ternyata masih harus dikaji kembali.

Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany menegaskan bahwa hal itu semua tetap akan bergantung pada tingkat kesembuhan dan kematian kasus COVID-19, ataupun tingkat penularan yang disebut positifity rate.

“Data yang saya peroleh kemarin, untuk kedisiplinan masyarakat di hulu sekitar 77 persen. Sedangkan untuk positifity rate-nya sekarang di angka 2,7, atau sekitar 3 persenan. Dan untuk angka kesembuhan 89 persen,” tutur Airin, Selasa (1/12/2020).

Akan tetapi yang masih menjadi hambatan adalah tingkat kematian akibat COVID-19 yang kini masih terlampau tinggi.

Baca:

“Namun angka kematian masih antara sekitar 3 sampai 4 persen, di atas rata-rata nasional. Tangsel sudah tembus 100 lebih,” ujarnya.

Untuk itu sebelum skema tata muka itu dilakukan, Airin menegaskan bahwa pihaknya akan lebih dulu melakukan uji coba, Januari mendatang.

“Saya sedang diskusikan banyak dengan dinkes, satgas (COVID-19), Januari kita akan uji coba. Apabila memang dirasa perlu dan angka kematian kita menurun, mungkin akan kita lakukan simulasi,” ungkapnya.

Sambil berjuang menurunkan kasus COVID-19, di sisi lain dinas pendidikan dan kebudayaan juga akan menyiapkan seluruh hal yang diperlukan dalam pembelajaran tata muka tersebut.

“Sekarang ini disdik sedang melaksanakan simulasi satu dengan yang lainnya, sehingga nanti ketika pemerintah pusat membuat kebijakan, kita sudah siap,” tandasnya.

Seperti diketahui, proses pembelajaran secara tatap muka telah digaungkan. Terakhir, skema tersebut mulai dibolehkan berdasarkan Keputusan Besama (SKB) 4 Menteri, antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan keputusan itu, disebutkan bahwa boleh atau tidaknya pelaksanaan sekolah tatap muka ditentukan oleh pemerintah di masing-masing daerah. Pemerintah pusat memberikan wewenang secara penuh kepada pemerintah daerah untuk menentukan izin terkait pembelajaran tatap muka di masing-masing daerahnya tersebut. (Rivai Ikhfa)

Exit mobile version