Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar berkomitmen untuk meningkatkankan pekerja yang dikaver BPJS Ketenagakerjaan dari 50.000 orang tahun 2022 menjadi 86.000 pekerja tahun 2023.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang juga akan menambahkan jangkauan atau coverage perlindungan pekerja rentan setiap tahunnya. Pekerja rentan itu antara lain petani, nelayan, buruh harian, pedagang asongan dan lainnya.
Demikian rilis Bag Propokim Pemkab Tangerang yang dikutip MediaBanten.Com, Rabu (5/4/2023)
“Beberapa di antaranya adalah program pemberian jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan seperti petani, nelayan, buruh harian, pedagang asongan dan lainnya,” jelas Bupati Zaki.
Bupati mengungkapkan, pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Tangerang menyasar 50 ribu pekerja yang sudah dicover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Capaian ini akan terus ditingkatkan capaiannya sampai dengan kurang lebih 86 ribu pekerja rentan di tahun 2023.
“Program-program tersebut tidak dapat dijalankan tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tangerang berupaya untuk membangun kemitraan dengan masyarakat dan juga sektor swasta guna mencapai tujuan bersama,” ungkapnya.
Bupati menambahkan Pemkab Tangerang terus melakukan penambahan coverage perlindungan untuk para pekerja rentan setiap tahun.
Menurutnya, salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi Pemkab Tangerang adalah populasi yang terus bertambah secara signifikan setiap tahunnya.
“Perluasan jangkauan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan rawan miskin juga dikoordinasikan dan berkerja sama dengan desa, BUMN,, BUMD, industri dan swasta, kata Zaki.
Sebelumnya, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menyampaikan program dan upaya peningkatan serta perlindungan pekerja berkaitan dengan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pemaparan secara daring itu disampaikan sebagai penilaian oleh Tim Penilai Paritrana Awards di Pendopo Bupati Ki Samaun Kota Tangerang, Selasa (4/4/2023).
Paritrana Award merupakan penghargaan sebagai apresiasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha yang secara aktif mendukung penuh implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. (Iqbal Kurnia)
Editor Iman NR
