Diplomasi Damai Dari Pembawa Suara Negara Di Tengah Meningginya Tensi Politik Dunia
Tahun 2026 mungkin menjadi salah satu tahun paling panas di muka bumi dalam 100 tahun terakhir. Bukan hanya karena suhu yang meningkat hingga menimbulkan kekeringan ekstrem di berbagai belahan bumi, tetapi juga karena tensi politik yang meningkat di beberapa kawasan.
OLEH: TEGUH IMAM WIBOWO *)
Sebut saja perang antara Rusia dan Ukraina yang sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa ada kejelasan kapan akan berakhir. Atau serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang memantik perang di kawasan Timur Tengah hingga berimbas pada tersumbatnya pengiriman minyak mentah dari wilayah tersebut melalui Selat Hormuz.
Belum lagi perseteruan Arab Saudi dan milisi Houthi di sisi barat yang akhirnya juga mengganggu distribusi minyak mentah dari Timur Tengah melalui jalur laut.
Di Amerika Selatan, Argentina yang baru saja menjadi runner-up Piala Dunia 2026, kembali membawa isu Kepulauan Malvinas atau Kepulauan Folkland versi Inggris, dalam meningkatkan tensi politik internasional.
Kalimat-kalimat di atas hanyalah sedikit dari sekian banyak potensi konflik yang meningkatkan tensi politik yang dapat terjadi di berbagai belahan bumi. Di Asia Tenggara pun antarnegara tetangga sempat saling serang. Sebut saja Thailand dan Kamboja di tahun 2025.
Selain “pertarungan” secara fisik, ancaman lain yang tidak kalah mengerikan dan berdampak luas adalah perang informasi. Kemajuan teknologi informasi saat ini membuat konten-konten yang memicu perselisihan muncul bagai jamur di musim hujan.
Disinformasi dan misinformasi menjadi ancaman serius di tingkat global. World Economic Forum 2026 menempatkan disinformasi dan misinformasi pada peringkat teratas risiko global jangka pendek yang paling berbahaya. Bersanding dengan polarisasi sosial dan konfrontasi geoekonomi.
Lebih dari 80 persen pakar global di berbagai negara mengingatkan bahwa krisis disinformasi sudah terjadi dan berdampak pada stabilitas politik.
Adanya kecerdasan imitasi atau AI membuat kasus penipuan deepfake melonjak 3.000 persen secara global, memperparah produksi konten disinformasi di seluruh dunia. Sementara tidak semua institusi, negara ataupun lembaga mempunyai rencana mitigasi formal untuk menghadapi krisis karena disinformasi.
Di Indonesia, dari Agustus 2018 hingga Juli 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat adanya 16.999 isu hoaks atau disinformasi di media sosial. Media yang terindikasi menyebarkannya berjumlah sekitar 800 ribu situs.
Menyikapi hal itu, Kantor Berita ANTARA mengambil langkah penting dan strategis. Pertemuan tahunan Organization of Asia–Pacific News Agency (OANA) di Moskow yang diikuti oleh 35 dari 41 anggotanya menjadi momentum untuk membentuk mekanisme kerja permanen guna memperkuat verifikasi berita lintas negara dalam menghadapi penyebaran disinformasi yang semakin diperparah oleh AI. Negara-negara asal kantor berita anggota OANA sendiri harus diakui sebagian di antaranya saling bertetangga dan kerap bersinggungan secara politik dalam banyak hal.
Direktur Utama Perum LKBN ANTARA Benny Siga Butarbutar mengingatkan, disinformasi bukan lagi semata persoalan media, melainkan akselerator berbagai risiko global. Jika disinformasi bergerak tanpa batas, maka kebenaran harus bergerak lebih cepat, bersama-sama.
Sebagai kantor berita, yang diutamakan adalah akurasi, kecepatan dan kualitas dari isu yang diangkat atau disampaikan ke publik. Sehingga pernyataan bahwa kebenaran harus bergerak lebih cepat dan bersama-sama, sangat relevan dengan tugas dan fungsi dari sebuah news agency suatu negara.
Secara politik, negara-negara anggota OANA punya pengaruh yang sangat kuat dalam mengangkat sebuah isu. Jumlah total penduduk dari negara-negara anggota OANA ini diperkirakan mencapai 4,74 miliar jiwa. Angka ini mencakup lebih dari separuh jumlah penduduk dunia yang berkisar antara 8,1 hingga 8,2 miliar jiwa.
India, China, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Rusia, Jepang, adalah sebagian negara anggota OANA yang jumlah penduduknya ratusan juta hingga miliaran jiwa. Jaringan kantor berita OANA secara kolektif bertanggung jawab memproduksi dan mengedarkan sekitar dua pertiga dari seluruh arus informasi dan berita yang tersebar di seluruh dunia.
Jumlah pengguna internetnya berkisar 3,2 hingga 3,3 miliar jiwa. Sementara identitas pengguna media sosial diperkirakan 2,5 miliar orang. Tentu saja ini bukan jumlah yang sedikit. Indonesia misalnya memiliki sekitar 230 juta pengguna internet, 331 juta koneksi seluler aktif, dan sekitar 180 juta identitas pengguna media sosial.
Di China, ada sekitar 1,1 miliar pengguna internet. India lebih sedikit, sekitar 1 (satu) miliar pengguna. Negara-negara di kawasan Teluk angka penetrasi internet sudah mencapai 100 persen. Percepatan digitalisasi membuat angka-angka tersebut di negara yang penduduknya belum 100 persen terhubung ke internet, akan terus bertambah setiap tahunnya.
Sehingga tidak mengherankan, mengutip dari Benny Siga Butarbutar, narasi palsu dapat beredar dengan cepat di tengah masyarakat yang semakin mengandalkan perangkat seluler dan platform digital.
Jika kebenaran informasi lebih cepat menyebar dibanding disinformasi atau misinformasi, mungkin sebagian masalah geoekonomi dan geopolitik agak terselesaikan. Tinggal bagaimana menyatukan kesepakatan agar semua pihak dan negara dapat saling menjaga keutuhan bersama.
Usulan agar semua negara anggota OANA tidak lagi sekadar menjadi tempat untuk saling bertukar berita, melainkan menjadi sebuah jaringan integritas informasi kawasan, merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan-tantangan di sektor informasi lintas batas dan negara.
Harapannya tentu saja, dari keriuhan informasi yang menyebar ke seluruh urat nadi kehidupan, OANA menjadi sumber yang relevan dan dipercaya. OANA menjadi rujukan ketika terjadi kekalutan informasi. Kantor berita sebagai pembawa suara negara, menjadi kanal diplomasi damai. (**)
*) TEGUH IMAM WIBOWO adalah wartawan yang berkerja untuk Lemaga Kantor Berina Nasional (LKBN) Antara.
Artikel ini merupakan bagian dari kerjasama diseminasi LKBN Antara dengan MediaBanten.Com
