Gugatan hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjadi perdebatan sengit di seluruh negeri, menimbulkan pertanyaan mendalam tentang integritas sistem peradilan dan kepercayaan masyarakat pada proses demokratis.
OLEH: KELOMPOK 5 KELAS 4F IKOM FISIP UNTIRTA *)
Dalam sorotan yang tajam, Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan untuk memainkan peran kunci dalam menyelesaikan sengketa ini.
Namun, seiring dengan harapan akan keadilan, ada pula keraguan tentang sejauh mana Mahkamah Konstitusi dapat bertindak secara independen dan memperbaiki citra lembaga peradilan.
Pertama-tama, penting untuk mengakui pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan supremasi hukum dan kemerdekaan lembaga peradilan.
Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab besar untuk memeriksa gugatan hasil Pilpres secara objektif dan adil, tanpa memihak pada kepentingan politik mana pun.
Keputusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mempengaruhi hasil Pilpres 2024, tetapi juga memiliki implikasi jangka panjang terhadap kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan dan demokrasi kita secara keseluruhan.
Namun, di tengah harapan akan keadilan, timbul pula keraguan tentang independensi Mahkamah Konstitusi, sebagian kalangan mengkhawatirkan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya akan menjadi “seremonial belaka”, di mana prosesnya hanya merupakan pertunjukan tanpa substansi yang sebenarnya.
Keraguan semacam ini mungkin muncul dari pengalaman masa lalu di mana keputusan Mahkamah Konstitusi dianggap dipengaruhi oleh tekanan politik atau pertimbangan lain yang tidak berkaitan dengan hukum dan keadilan.
Selain itu, ada juga pandangan bahwa Mahkamah Konstitusi bisa menjadi “Mahkamah Kalkulator” yang hanya mempertimbangkan kepentingan politik tertentu daripada menegakkan keadilan.
Dalam konteks ini, beberapa pihak mungkin meragukan kemampuan Mahkamah Konstitusi untuk bertindak secara independen dan adil, menganggap bahwa keputusan akhir Mahkamah Konstitusi hanya akan mencerminkan kepentingan politik dominan yang berkuasa.
Namun, di sisi lain, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kesempatan emas untuk memperbaiki citra dan kepercayaan publik pada lembaga peradilan.
Dengan memutuskan gugatan hasil Pilpres secara teliti dan objektif, Mahkamah Konstitusi dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap supremasi hukum dan keadilan. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang adil dan transparan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat pada integritas sistem peradilan.
Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk menanggapi tantangan ini dengan bijaksana dan berkomitmen untuk bertindak secara independen dan adil.
Mahkamah Konstitusi harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan supremasi hukum diatas segala-galanya, tanpa terpengaruh oleh tekanan politik atau pertimbangan lain yang tidak relevan dengan hukum.
Hanya dengan menjalankan peran mereka dengan integritas dan keadilan, Mahkamah Konstitusi dapat mempertahankan kepercayaan publik pada sistem peradilan dan demokrasi kita.
Mahkamah Konstitusi sangat membutuhkan sebuah kepercayaan publik agar tugas-tugas yang dijalankan dapat berjalan dengan baik dan efektif, citra positif juga dapat menjaga kredibilitas di mata masyarakat.
Mahkamah konstitusi yang juga sebuah lembaga yang bertanggung jawab atas penegakan konstitusi, ini sangat butuh sebuah citra positif.
Gugatan hasil Pilpres 2024 merupakan ujian penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki citra dan kepercayaan publik pada lembaga peradilan. Meskipun dihadapkan pada tekanan politik dan keraguan tentang independensinya, Mahkamah Konstitusi memiliki kesempatan untuk membuktikan komitmen mereka terhadap keadilan dan supremasi hukum.
Dengan memutuskan gugatan tersebut secara adil dan transparan, Mahkamah Konstitusi dapat mengukuhkan kembali kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan dan demokrasi kita.
Dengan kembalinya kepercayaan masyarakat maka akan tercipta kepercayaan publik yang tinggi memudahkan kinerja Mahkamah Konstitusi yang bertindak sebagai pengawal konstitusi.
Dengan terciptanya fondasi yang kuat akan menghasilkan demokrasi yang adil serta keberlanjutan lembaga negara.
Penguatan demokrasi juga dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi jika dapat menyelesaikan hasil gugatan pilpres sebab, masyarakat mempunyai kepercayaan dan keyakinan yang semakin kuat terhadap sistem demokrasi yang ada di Indonesia, ini dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat berperilaku dan menghormati hak-hak asasi dalam kebebasan berpendapat, dan juga mengambil bagian dalam berpendapat.
Sebagai masyarakat yang taat akan undang-undang dan hukum, harus menghargai setiap upaya hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait gugatan pilpres 2024, karena gugatan-gugatan tersebut sudah melalui lembaga hukum yang konstitusional.
Berbeda halnya apabila keberatan terhadap hasil suara pemilihan dilakukan dengan tindakan yang melanggar hukum, kita berhak bersuara karena terdapat kecurangan dalam gugatan yang diajukan.
Sebagai pendukung para calon presiden berbagai nomor urut jangan sampai melakukan tindakan yang inkonstitusional karena ini akan menghambat jalannya hukum yang berlaku.
Sebaiknya percayakan setiap proses kepada pihak yang berwenang dan melakukan pengawasan praktik peradilan yang ada di Mahkamah Konstitusi supaya tidak ada lagi pelanggaran etika dilakukan petinggi Mahkamah Konstitusi, sehingga citra positif lembaga ternodai oleh kecurangan.
Apapun hasil yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi dapat diterima dengan kebesaran hati karena, setiap gugatan yang berjalan ini sudah melalui mekanisme hukum yang konstitusional. Agar setiap keputusan guna pengelolaan negara berjalan dengan semestinya. (**)
*) OPINI ini dibuat Kelompok 5 Kelas 4F Ikom Fisip Untirta yang beranggotakan Aqil Gilang Pamungkas, Fajar Maulana Akbar, M Hisyam Albanthany, M Elka Endrana dan Fransiska yuniawati.
