Pemerintah Indonesia akan melanjutkan Program Kartu Prakerja tahun 2023 dengan skema normal. Program ini menargetkan capaian hingga satu juta penerima.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers secara virtual, Kamis (05/1/2023).
Dikatakan Airlangga, bahwa Program tersebut dilanjutkan di tahun 2023 dengan skema normal bukan semi bantuan sosial (bansos).
Program Kartu Prakerja juga sudah diatur dalam Perpres Nomor 113 Tahun 2022 dan pelaksanaannya boleh Permenko Pereknomian 17/2022.
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa tahap awal dialokasikan anggaran sebesar Rp2,67 triliun untuk mencapai target sebanyak 595 ribu orang.
Sedangkan untuk sisa target 405 ribu orang, pemerintah juga akan mengajukan tambahan kebutuhan anggaran sebesar Rp1,7 tiriliun.
Sejumlah penyesuaian juga dilakukan senada dengan implementasi Program Kartu Prakerja dengan skema normal tersebut.
Salah satunya pelaksanaan pelatihan yang digelar secara luring, daring, maupun bauran.
Pelatihan luring akan digelar di sepuluh Provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
“Pelatihannya secara offline dan bertahap diawali di sepuluh Provinsi dan ini pembukaan gelombang pertamanya dilakukan di triwulan I-2023,” katanya.
Airlangga menekankan, penerima bansos dari Kementerian atau lembaga lainnya, seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU), Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), dan Program Keluarga Harapan (PKH) diperbolehkan untuk jadi peserta program tersebut.
“Karena tidak lagi bersifat semi bansos, maka penerima bantuan seperti BSU, BPUM, dan PKH boleh menjadi peserta Kartu Prakerja karena itu untuk retraining dan reskilling bukan bansos lagi,” ujarnya.
Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa implementasi skema normal itu akan menyasar sejumlah bidang pelatihan keterampilan tertentu yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang.
Pelatihan tersebut merujuk pada berbagai kajian mengenai pasar kerja mendatang dalam Indonesia’s Critical Occupation List, Indonesia’s Occupational Tasks and Skilss, Studi World Economic Forum ‘Future Job Report’, dan Riset Indonesia Online Vacancy Outlook.
Pemerintah juga berharap agar berbagai lembaga pelatihan dapat berpartisipasi menjadi bagian dalam ekosistem prakerja. (Sumber: Setkab)
Editor: Abdul Hadi
