Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Merak, menyelenggarakan pencanangan Zona Integrasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Aula KPPBC TMP Merak, Kota Cilegon, Selasa, (13/02/2018).
Hadir dalam kegiatan perwakilan unsur Forkopimkot Cilegon serta Instansi pemangku kepentingan di Wilayah Strategis Cilegon lainnya.
Dwi Restu Nugroho, Kepala KPPBC TMP Merak mengatakan, Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu Kementerian, Lembaga atau Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK, dan WBBM melalui Reformasi Birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi serta peningkatan pelayanan publik, sehingga terwujud birokrasi yang bersih dan melayani.
“Ini merupakan sebuah upaya sosialisasi kepada eksternal, kepada para pemangku kepentingan kita semua, untuk memohonkan dukungan. Karena kita tidak bisa mencapai ini semua sendirian, butuh bersinergi dengan semua pihak untuk mencapai wilayah birokrasi bersih dan melayani,” paparnya usai kegiatan berlangsung.
Baca: Gubernur Minta Bank Banten Lakukan Terobosan
Dwi mengatakan, pada tahun 2017 KPPBC TMP Merak berhasil menghimpun penghasilan pajak sebesar 15 triliun. Pajak tersebut paling besar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai PPN, selanjutnya Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). “Tahun ini ada peningkatan, target kita naik dikisaran 1 triliun lebih sedikit,” ungkapnya.
Ia juga mengaku telah memantau penerimaan pajak di bulan pertama, hasilnya telah lebih dari 1 trilun, dan untuk nominal jumlah penghasilan pajak sendiri setiap hari berubah. Disisi lain mengenai Pemungutan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), Restu katakan tidak ada target. Tetapi hasil Pantauannya di bulan pertama tahun 2018 lebih meningkat dari tahun lalu, yaitu dikisaran 1 triliun lebih.
“Kalau untuk Pajak PDRI itu kan tambahan tugas kita untuk memungut, karena target kita hanya memungut pajak barang yang masuk via Bea Cukai,” tukasnya.
Adapun aturan dalam Zona Integrasi (ZI), tertuang dalam Peraturan Presiden nomer 81 tahun 2010, tentang Design Reformasi Birokrasi, mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi, dan menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik. (Ofi)
